Soal Ujian "Anies Diejek Mega" Berbuntut Ancaman Laporan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Soal ujian sekolah di SMP 250 Cipete, Jakarta Selatan, yang memuat nama Anies dan Mega menyita perhatian para anggota DPRD DKI Jakarta.

Dalam soal, nama Anies mengacu pada Gubernur DKI Jakarta. Sementara Mega kemudian dianggap publik sebagai Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan.

Fraksi PDI-P mempersoalkan pemakaian nama Mega yang dicitrakan buruk dalam soal tersebut.

Soal untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) itu viral di media sosial pada Sabtu (12/12/2020) lalu.

Baca juga: Viral Ada Anies dan Mega di Soal Ujian Sekolah, Ini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

Pada soal pertama, disebutkan bahwa Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, melainkan untuk menolong rakyat. Siswa pun diminta menjawab sifat apa yang ditunjukkan oleh Anies itu.

Lalu pada soal lainnya, disebutkan bahwa Anies kerap diejek Mega, namun Anies tak pernah marah.

Soal tersebut dibuat oleh seorang guru kontrak di SMP 250 Cipete bernama Sukirno.

Kejadian tersebut membuat Komisi E memanggil sejumlah pihak atas munculnya soal bermuatan politis tersebut, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Kepala Sekolah SMP 250 Cipete Jakarta Selatan Setiabudi dan guru yang bersangkutan.

Dicecar Pertanyaan Asal-usul nama Anies dan Mega muncul

Dinas Pendidikan DKI Jakarta dicecar oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Saputra soal kemunculan nama dua tokoh politik tersebut dalam soal ujian sekolah.

Baca juga: Bentak Guru Pembuat Soal Anies Diejek Mega, Ketua DPRD DKI: Apa yang di Otak Bapak?

Pasalnya, menurut Iman, peristiwa penyebutan nama tokoh politik yang bernuansa politis di soal ujian sekolah di DKI Jakarta bukan pertama kali terjadi.

"Ini bukan kali pertama terjadi di dunia pendidikan (DKI Jakarta). Kalau enggak salah ini terjadi di zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok (juga)," kata Iman kepada Kadisdik DKI di ruang rapat Komisi E, Selasa kemarin.

Iman juga menanyakan siapa yang bertanggungjawab atas soal-soal ujian yang menyebut nama-nama tokoh politik dengan perbandingan yang jomplang tersebut.

Menurut dia, penyebutan nama tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sudah seperti modus politik elektoral di ranah pendidikan.

Dia juga mempertanyakan kepada guru pembuat soal apakah sudah tidak ada lagi nama-nama umum yang harusnya dijadikan contoh dalam soal.