Kompas.com - 16/12/2020, 10:22 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSSejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12/2020) ini.

Mereka menuntut dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan naiknya upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

Aksi unjuk rasa akan diikuti ratusan buruh dan dilakukan serentak di 24 provinsi di Indonesia.

"(Tuntutan) pertama adalah batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, Rabu.

Baca juga: KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional jika Ada Kejanggalan Proses Uji Materi UU Cipta Kerja

Said menjelaskan bahwa aksi akan dilakukan dengan menerapkan physical distancing.

“Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja,” kata dia.

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Said menyampaikan bahwa selain mengajukan uji materiil yang telah memasukki persidangan ketiga, pihaknya juga melakukan uji formil.

Uji formil tersebut telah resmi didaftarkan pada Selasa kemarin.

Terkait uji materiil, materi gugatan yang diajukan meliputi 12 isu, yakni tentang upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing).

Kemudian, terkait waktu kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X