Pengusaha Minta Pemerintah Tindak Kerumunan ketimbang Batasi Operasional Mal

Kompas.com - 16/12/2020, 10:34 WIB
Ilustrasi pusat perbelanjaan PIXABAY/hpgruesenIlustrasi pusat perbelanjaan
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah mengecualikan ritel modern, mal, serta kafe dan restoran di dalamnya, apabila hendak menerapkan kembali pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aprindo mendorong pemerintah untuk fokus menindak kerumunan yang bisa lebih memicu penularan Covid-19.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah mencegah gelombang kedua kasus positif Covid-19.

Namun, pemerintah juga semestinya membuat kebijakan yang tidak sampai kembali menggerus omzet pelaku usaha mal, ritel modern, dan restoran.

Ia, menegaskan pembatasan operasional mal, ritel modern, serta kafe dan restoran di dalam mal tidak sesuai, karena selama ini ketiganya bukan klaster penyebaran Covid-19.

"Ritel modern dan mal bukan klaster pandemi, karena yang berkunjung ke ritel dan mal masih sangat terbatas di PSBB transisi ini," kata Roy dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Luhut Minta Mal hingga Tempat Hiburan di DKI Tutup Pukul 19.00 WIB

"Masih banyak kalangan masyarakat menahan diri untuk melakukan belanja konsumsi di ritel dan mal, sehingga bukan kerumunan atau keramaian seperti yang dikhawatirkan berbagai pihak," sambung dia.

Selain pengunjung yang masih sedikit, Roy juga menegaskan bahwa seluruh ritel modern dan mal berkomitmen untuk terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu, Aprindo berharap pemerintah lebih fokus untuk membuat masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, ketimbang membatasi operasional mal.

"Pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan 3M, terutama seperti berkerumun dan membuat keramaian, mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah, tanpa pandang bulu siapa pun, sesuai perundang-undangan karantina yang berlaku," ujar Roy.

Roy pun mengingatkan ada potensi multiplier effect yang signifikan jika ritel modern dan mal dibatasi operasionalnya.

"Hal tersebut memberi dampak akan dirumahkan kembali para pekerja, gelombang PHK yang pasti akan memprihatinkan, hingga menutup gerai ritel modern, yang berdampak tergerusnya juga para pemasok supplier dari manufaktur makanan-minumam dan para UMKM yang bergantung dan menjajakan produknya di gerai ritel modern," ujar Roy.

Baca juga: Tanggapi Luhut, Asosiasi: Mal Bukan Klaster Covid-19, Jangan Jadi Sasaran Terus

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat tahun baru, yang berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan kasus penularan virus SARS-CoV-2.

Kebijakan ini diminta untuk diimplementasikan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Selain itu, hal ini juga dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Megapolitan
Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Megapolitan
Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Menilik Proyek Rumah DP Rp 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X