Pemprov DKI Jakarta Diingatkan soal Penyaluran Bansos Tunai

"Kalau Bank DKI bisa diumumkan kalau misalkan pencairan bansos minggu ini sekian, minggu ini sekian. Kan bisa diatur begitu. Dan rata-rata Bank DKI punya tempat untuk antre, ada satpamnya," kata Mujiyono.

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD DKI Ingatkan Pemprov Terkait Penyaluran Bansos Tunai

Lebih Menguntungkan

Mujiyono menilai bansos berupa uang tunai lebih menguntungkan masyarakat.

Sebab, warga penerima bansos akan mendapatkan bantuan dengan jumlah yang utuh dan maksimal.

"Enggak ada kardus, enggak ada distribusi," kata Mujiyono kepada Kompas.com.

Selain itu, penggunaan bansos dapat lebih fleksibel. Masyarakat bisa membelanjakannya untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masing-masing.

Alasan lain adalah penyaluran bansos dalam bentuk tunai juga mampu menghidupkan perekonomian karena penerima dapat membelanjakan uangnya ke warung atau toko setempat.

Mujiyono menyebut, manfaat yang tak kalah penting adalah rasio likuiditas Bank DKI juga menjadi baik.

"Karena orang terima Rp 300.000 kan belum tentu diambil Rp 300.00, seminggu Rp 150.000 dulu. Ini kan artinya ada uang mengendap di Bank DKI yang itu akan memperkuat likuiditas bank," kata dia.

Baca juga: Paket Bansos Covid-19 di Pulogadung Terbengkalai, Polisi : Kemensos Kelebihan Stok

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, mekanisme penyaluran bansos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI.

Bagi warga penerima yang belum memiliki rekening, Ariza memastikan Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendaftarkan mereka.

Nantinya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memetakan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, nilai bansos yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.

(Reporter: Rosiana Haryanti/Editor: Egidius Patnistik)