Kompas.com - 22/12/2020, 16:00 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.
|

BEKASI, KOMPAS.com - Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Kota Bekasi direncanakan akan disahkan besok, Rabu (23/12/2020). Pengesahan itu dilakukan setelah sebelumnya Perda sudah melewati pembahasan di tingkat Pemprov Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bekasi Haeri Parani saat dikonfirmasi, Selasa (22/12/2020).

"Iya Insya Allah (besok ketuk palu). Saya baru mau menghadap Pak Wali melaporkan terkait hal itu, hasil fasilitasi dari gubernur baru turun," kata Haeri.

Pembahasan Perda ini sempat memakan waktu lama lantaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Januari 2021

Salah satu yang kerap dipermasalahkan yakni soal redaksional isi Perda tersebut.

"Misalnya dulu kan namanya kita pakai Adaptasi Tatanan Hidup Baru, tapi kalau pusat dari Jabar pakainya Adaptasi Kebiasaan Baru, itu salah satu contohnya," kata Haeri.

"Lalu kalau di dalamnya ada bahasa medis seperti swab dan PCR, itu harus dijelaskan artinya. Lebih kepada redaksionalnya saja," tambah dia.

Baca juga: Alarm untuk Kota Bekasi, Faskes Pasien Covid-19 Semakin Menipis

Terkait substansi Perda yang akan disahkan nanti, Heri belum bisa menjelaskan lebih detail. Dia memastikan Perda yang akan berlaku nanti akan mengatur soal denda warga yang melanggar protokol kesehatan.

Dengan Perda tersebut, Pemkot memiliki payung hukum untuk menerapkan sanksi atau denda bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

"Jadi jangan main-main dengan Covid-19. Artinya dengan perda ini memberitahukan kepada masyarakat ini ada aturannya kalau mau ngumpul-ngumpul," kata Haeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Bantah Twit yang Sebut 2 Orang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online Bukan Jambret

Polisi Bantah Twit yang Sebut 2 Orang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online Bukan Jambret

Megapolitan
Sejumlah Sekolah di Kota Tangerang Sempat Batalkan PTM Usai Temuan Kasus Covid-19

Sejumlah Sekolah di Kota Tangerang Sempat Batalkan PTM Usai Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kembali Belajar Daring, Kesehatan dan Keselamatan Siswa di Kota Tangerang Jadi Prioritas

Kembali Belajar Daring, Kesehatan dan Keselamatan Siswa di Kota Tangerang Jadi Prioritas

Megapolitan
Detik-detik Pramudi Transjakarta Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Gerak Cepat Usai Gagal Membujuk

Detik-detik Pramudi Transjakarta Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Gerak Cepat Usai Gagal Membujuk

Megapolitan
Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, 'Kenapa Harus Dibedakan?'

Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, "Kenapa Harus Dibedakan?"

Megapolitan
Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Megapolitan
Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Megapolitan
Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Megapolitan
Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Megapolitan
Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Megapolitan
Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.