Kemendagri Temukan Anggaran Janggal Senilai Rp 580 Miliar untuk Kegiatan DPRD DKI

Kompas.com - 22/12/2020, 20:41 WIB
DPRD DKI Jakarta melantik dua orang anggota DPRD dari Fraksi PKS yang meninggal dunia. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga melantik satu orang anggota lain dari Fraksi Gerindra. Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12/2020). KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIDPRD DKI Jakarta melantik dua orang anggota DPRD dari Fraksi PKS yang meninggal dunia. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga melantik satu orang anggota lain dari Fraksi Gerindra. Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 miliar untuk kegiatan-kegiatan DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI 2021.

Bahri mengatakan, jenis anggaran tersebut baru muncul pada tahun 2021 dan tidak ada pada tahun 2020. Anggaran tersebut tertera dalam subkegiatan yang akan dilakukan oleh para anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ada isinya ngaco, kami benahi, belanja gaji tunjangan juga di sini," kata Bahri di Lantai 9 Gedung H DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Anggaran Janggal DPRD DKI Jakarta, dari Pakaian Rp 2 M sampai Alat Kedokteran Rp 350 M


Bahri memperlihatkan dokumen terkait enam kegiatan janggal yang dinilai tidak memiliki korelasi langsung dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut jika ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

Subkegiatan pertama yaitu subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai Rp 5.112.555.027 yang diuraikan dalam subrincian obyek belanja: Belanja pakaian sipil lengkap (PSL); belanja modal peralatan studio audio; belanja modal personal computer; dan belanja modal peralatan komputer lainnya pada Sekertariat DPRD.

Subkegiatan kedua terkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153.649.748.978 yang diuraikan ke dalam obyek belanja: Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Baca juga: Anggaran Janggal Rp 580 Miliar, PSI: Harusnya Anggaran Dibuka ke Publik

Subkegiatan ketiga pada pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan nilai Rp 2.310.670.340 diuraikan ke dalam obyek belanja: Belanja pakaian sipil harian (PSH); belanja pakaian sipil lengkap (PSL); belanja pakaian dinas harian (PDH); dan belanja pakaian sipil resmi (PSR).

Subkegiatan keempat adalah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan senilai Rp 350.332.264.769 diuraikan ke dalam obyek belanja: Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Megapolitan
Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Megapolitan
Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Megapolitan
Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Megapolitan
Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Megapolitan
Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Megapolitan
Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Megapolitan
Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Megapolitan
Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X