Kemendagri Temukan Anggaran Beli Alat Kedokteran Rp 350 Miliar pada Pos Kegiatan DPRD DKI

Kompas.com - 22/12/2020, 21:01 WIB
Direktur Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri saat ditemui di Gedung H Lantai 9 Kemendagri, Selasa (22/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONODirektur Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri saat ditemui di Gedung H Lantai 9 Kemendagri, Selasa (22/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan obyek belanja alat kedokteran senilai Rp 350 miliar dalam anggaran kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2021. Kemendagri menyebut alokasi anggaran itu sebagai sesuatu yang janggal.

Anggaran tersebut tertuang dalam Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan besaran Rp 350.332.264.769.

Berdasarkan dokumen evaluasi yang ditunjukkan Direktur Perencana Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri, kepada Kompas.com pada Selasa (22/12/2020), uang ratusan miliar rupiah tersebut diuraikan dalam obyek belanja alat kedokteran.

" Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD," tulis dokumen tersebut.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Janggal Senilai Rp 580 Miliar untuk Kegiatan DPRD DKI


Anggaran tersebut merupakan satu dari enam anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri dalam kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2021.

Adapun lima anggaran janggal lainnya.

Pertama subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai Rp 5.112.555.027 yang diuraikan dalam subrincian obyek belanja: belanja pakaian sipil pengkap (PSL); belanja modal peralatan studio audio; belanja modal personal computer; dan belanja modal peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.

Kedua subkegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153.649.748.978 yang diuraikan ke dalam obyek belanja: belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Ketiga, subkegiatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan nilai Rp 2.310.670.340 diuraikan ke dalam obyek belanja: belanja pakaian sipil harian (PSH); belanja pakaian sipil lengkap (PSL); belanja pakaian dinas harian (PDH); dan belanja pakaian sipil resmi (PSR).

Keempat, subkegiatan kunjungan kerja dalam daerah senilai Rp 27.272.043.970 diuraikan dalam obyek belanja: belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.

Subkegiatan terakhir pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986 diuraikan ke dalam obyek belanja: belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD.

Total keseluruhan anggaran enam subkegiatan tersebut menjadi Rp 580.135.824.007.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Megapolitan
Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Megapolitan
Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Megapolitan
Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Megapolitan
Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Megapolitan
Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Megapolitan
Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Megapolitan
Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Megapolitan
Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X