Anggaran Janggal Rp 580 Miliar, PSI: Harusnya Anggaran Dibuka ke Publik

Kompas.com - 23/12/2020, 08:42 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Michael Victor Sianipar kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta semestinya dibuka ke publik setelah diketahui terdapat anggaran janggal senilai Rp 580 miliar.

"Itu kenapa anggaran ini harus dibuka kepada publik," kata Michael saat dihubungi melalui pesan teks, Rabu (23/12/2020).

Michael mengatakan, rincian APBD DKI 2021 saat ini masih belum diketahui seperti apa. Bahkan PSI sendiri, lanjut Michael ingin tahu apa isi dari APBD DKI yang sudah disetujui DPRD dan Gubernur DKI pada 7 Desember lalu.

"Kami dari PSI juga ingin tau detil-detilnya karena detil-detil ini tidak dibuka juga di dalam rapat-rapat DPRD," ucap Michael.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Janggal Senilai Rp 580 Miliar untuk Kegiatan DPRD DKI

Michael menyesalkan DPRD DKI Jakarta tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap APBD tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seharusnya setiap anggaran dibuat terbuka dan datanya secara rinci dapat diakses oleh publik," ucap Michael.

Selain itu, dia juga berharap Kemendagri bisa kritis terhadap APBD DKI Jakarta yang terdapat anggaran-anggaran janggal.

"Kami menunggu evaluasi dan kami yakin Kemendagri akan kritis dan profesional dalam mengevaluasi usulan-usulan APBD yang sudah disepakati Gubernur dan DPRD," ucap Michael.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Beli Alat Kedokteran Rp 350 Miliar pada Pos Kegiatan DPRD DKI

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan terdapat anggaran janggal dalam kegiatan-kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta di tahun 2021.

Anggaran tersebut jika ditotal mencapai Rp 580 miliar yang terdiri dari enam kegiatan anggota Dewan.

Bahri mengatakan sudah meminta untuk dilakukan koreksi anggaran tersebut dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19 dalam anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT).

Adapun kejanggalan tersebut, lanjut Bahri, kemungkinan terjadi karena kesalahan input data dan nomenklatur karena kebijakan baru.

"Salah rumah, salah penempatan kode anggaran saja. Karena di 2021 ini sistem baru," kata Bahri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Megapolitan
Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.