Kompas.com - 23/12/2020, 19:17 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COMWakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini yakni sebesar Rp 5,11 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam sub rincian objek belanja berupa:
-Belanja pakaian sipil lengkap
-Belanja modal peralatan studio audio
-Belanja modal personal computer
-Belanja modal peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran untuk sub kegiatan ini yakni sebesar Rp 153,65 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Beli Alat Kedokteran Rp 350 Miliar pada Pos Kegiatan DPRD DKI

3. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Anggaran untuk sub kegiatan ini yakni sebesar Rp 2,3 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja berupa:
-Belanja pakaian sipil harian
-Belanja pakaian sipil lengkap
-Belanja pakaian dinas harian
-Belanja pakaian sipil resmi

4. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 350,33 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

5. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 27,27 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.
6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp41,46 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD.

Kemendagri sudah meminta DPRD untuk mengoreksi anggaran-anggaran tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Setelah Tuai Polemik, Anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 Jadi Lebih Rendah

Kontroversi soal naik gaji DPRD

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dikritik atas rencana kenaikan gaji dan tunjangan yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Isu itu pertama kali disoroti oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.

Ketua DPW PSI Michael Victor Simanjuntak mengatakan, RKT sebesar Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan di tahun 2021 dinilai tidak layak karena saat ini DKI Jakarta mengalami krisis ekonomi akibar pandemi Covid-19.

Setelah menuai kritikan dari publik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan kenaikan RKT senilai Rp 735 miliar tersebut batal diajukan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.