Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan IPK Terbaik dari Kemenaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Penghargaan Terbaik Nasional Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut, salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas.

"Secara nasional IPK tahun 2020 mengalami kenaikan, IPK tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan indeks sebesar 78,29," kata Ida melalui keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Pansus Banjir Ingatkan Pemprov DKI Fokus Tangani 13 Sungai

Ida melanjutkan, peringkat kedua diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan indeks 77,21. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Provinsi Bali dengan indeks 75,38.

Penghargaan tersebut diraih sebab Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan pada 3 kategori sekaligus, yakni

1. IPK terbaik peringkat pertama berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dengan indeks 78,29,

2. IPK terbaik pada indikator utama kesempatan kerja,

3. IPK terbaik pada indikator utama jaminan sosial tenaga kerja.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolosal. Teman-teman yang bekerja ratusan, bahkan ribuan orang berada di belakang layar dalam menyejahterakan pekerja, melakukan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan perlindungan untuk menwujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki beberapa program Kartu Pekerja. Program ini diluncurkan agar pekerja bisa mengakses kebutuhan pangan secara terjangkau, murah, serta mendapatkan kesempatan menggunakan kendaraan umum secara gratis.

"Sehingga pengeluaran menjadi lebih kecil," tutur Anies.

Baca juga: Luas RTH di Jakarta Masih Jauh dari Target, Pansus DPRD Ingatkan Pemprov Anggarkan Pengadaannya

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan inovasi pada Jakpreneur yang bukan hanya melatih pengusaha, namun juga memberikan akses permodalan sesuai dengan kapasitas dan rencana usahanya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di bidang UMKM. Program ini mempertemukan berbagai pihak untuk membantu menyumbangkan jasa, barang kebutuhan, atau modal secara sukarela.

"Kita berharap dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat Jakarta yang dapat mandiri memiliki usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang jauh lebih luas," kata Anies.