Duduk Perkara Anggaran Janggal DPRD DKI Jakarta Senilai Rp 580 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditemukan anggaran yang dinilai tidak sesuai di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 untuk kegiatan DPRD DKI Jakarta.

Anggaran tersebut ditemukan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri yang mengatakan ada ketidaksesuaian kode rekening dengan kegiatan yang diusulkan.

"Jadi mohon izin saya sampaikan, bukan janggal, ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening ini kan sekarang baru nih, ada salah penempatan rumahnya saja," ucap Bahri, Rabu (23/12/2020).

Sehari sebelumnya, Bahri mengatakan bahwa anggaran yang tidak sesuai tersebut cenderung kacau dalam pengisiannya.

Baca juga: Anggaran Janggal DPRD DKI Jakarta, dari Pakaian Rp 2 M sampai Alat Kedokteran Rp 350 M

Misalnya saja pembelian alat kedokteran dalam pos anggaran subkegiatan publikasi dan dokumentasi dewan senilai Rp 350 miliar.

Selain anggaran belanja alat kedokteran tersebut, ada lima anggaran janggal lainnya mulai dari pembelian pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian yang nilainya Rp 2 miliar.

Modal belanja komputer dan peralatan komputer sekertariat DPRD senilai Rp 5 miliar dalam kegiatan pembahasan Raperda.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD pada kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153,6 miliar.

Belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 27,2 miliar untuk kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.

Terakhir belanja penghargaan atas suatu prestasi dengan nilai Rp 41,4 miliar dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Totalnya mencapai Rp 580 miliar.

Pimpinan DPRD bantah anggaran merupakan kegiatan dewan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah anggaran janggal tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari Sekretariat Dewan.

"Sekarang kan bukan kegiatan kami DPRD. Itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD aja gitu," kata Taufik, Rabu.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI: Anggaran yang Disebut Janggal Ada di Pos Sekretariat Dewan

Dia mengatakan akan meminta Kemendagri untuk menjelaskan hal tersebut karena saat ini APBD DKI Jakarta masih dalam proses Evaluasi.