Kompas.com - 24/12/2020, 19:17 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan terkait acara pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan terkait acara pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI sudah memiliki tim hukum untuk proses gugatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Mahkamah Agung.

"Kami ada biro hukum yang siap menghadiri berbagai acara persidangan jika ada gugatan," kata Ariza dalam keterangan video, Kamis (24/12/2020).

Ariza menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menjalani proses gugatan Perda Covid-19 tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.

Dia menegaskan, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak perlu khawatir ketika ada yang melayangkan gugatan.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Terima Pemberitahuan dari MA soal Gugatan Perda Covid-19

"Perda Nomor 2 Tahun2020 sudah melalui prosedur pembentukan hukum yang benar. Kami mempersilahkan bagi siapa saja yang merasa keberatan dengan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 untuk dapat melakukan uji materi," tutur Ariza.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ariza mengatakan, meski tengah digugat, Perda terkait penanggulangan Covid-19 itu akan terus disosialisasikan ke masyarakat untuk kebaikan bersama agar program vaksinasi bisa terwujud.

"Kami juga akan terus berkolaborasi dengan DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dan tujuan utama dari vaksinasi untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat," tutur dia.

Sebelumnya, seorang warga yang berdomisili di DKI Jakarta bernama Happy Hayati Helmi melayangkan gugatan Judicial Review atau Uji Materi terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.

Baca juga: Ombudsman: Efektivitas Perda Covid-19 Baru Terlihat Setelah Pergub Terbit

Adapun pasal yang digugat adalah Pasal 30 yang memuat denda bagi setiap orang yang sengaja menolak dilakukan pengobatan atau vaksinasi Covid-19.

Victor Santoso Tandasia sebagai kuasa hukum Happy mengatakan, pemohon yang berdomisili di DKI Jakarta tidak memiliki pilihan dalam pasal tersebut yang dinilai bersifat memaksa.

"Paksaan vaksinasi Covid-19 bagi Pemohon tentunya tidak memberikan pilihan bagi Pemohon untuk dapat menolak vaksinasi Covid019, karena bermuatan sanksi denda Rp 5 juta," ujar Victor dalam keterangan tertulis saat dihubungi, Jumat (18/12/2020).

Victor menjelaskan, besaran denda tersebut di luar kemampuan pemohon mengingat denda bisa juga dikenakan oleh keluarga pemohon.

Begitu juga setelah membayar denda, lanjut Victor, pemohon merasa ancaman untuk membayar denda sudah selesai karena ketentuan norma Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tersebut tidak menjelaskan setelah membayar denda seseorang bisa langsung menolak vaksin.

"Artinya bisa saja jika pemohon menolak vaksinasi dengan membayar denda, dikemudian hari datang kembali petugas untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada pemohon dan keluarganya," ucap Victor.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X