Viral, Rekaman Suara Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Minta Dana Parpol Naik, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana memberi penjelasan soal rekaman suaranya yang viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, William meminta dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik (parpol) dinaikkan.

William membenarkan bahwa rekaman tersebut adalah suaranya dalam rapat DPRD DKI.

Namun, ia menyebutkan, rekaman tersebut tidak utuh alias sudah dipotong.

"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh," kata William dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/12/2020).

Koar2nya sih nolak gaji DPRD naik. Tapi Aleg dari @psi_id justru mengusulkan DANA PARTAI NAIK dari 5.000 jadi 20.000 atau setinggi2nya di APBD 2021.

Ngawal uang Nenek Lo...?!

Partai isinya cuma manusia bani jahiliyah tong kosong nyaring bunyinya, iya gak sih... :p #dapse pic.twitter.com/T0m76rGaN6

— To'pe (@Toperendusara1) December 24, 2020

William menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Baca juga: Anggaran Janggal Rp 580 Miliar, PSI: Harusnya Anggaran Dibuka ke Publik

Menurut dia, kedua institusi itu menilai pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik yang merupakan kader parpol.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya,” kata William.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, William menyebutkan, pembahasan kenaikan bantuan politik menjadi tidak relevan.

William menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya, sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 November 2020.

"Karena melihat konteks yang tidak relevan, maka pada pandangan umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol, malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan, seperti kenaikan RKT (rencana kerja tahunan) ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap partai dan fraksi kami,” ujar William.

Baca juga: Bela Diri Fraksi di DPRD DKI soal Aksi Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan

William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik.

Dengan begitu, masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.

Alhasil, tak ada lagi kasus rekaman rapat beredar secara tak utuh dan menimbulkan mispresepsi di publik.

"Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” kata William.

Baca juga: Kronologi Kursi Anggota DPRD DKI yang Mendadak Kosong Saat Fraksi PSI Bicara di Sidang Paripurna

Dalam rekaman yang beredar, William menjelaskan bahwa anggaran banpol DKI tahun ini Rp 5.000 per suara. Ia mengusulkan anggaran tersebut dinaikkan lagi tahun depan.

"Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara sehingga kita maunya Rp 7.000, Rp 20.000. Kami mau setinggi-tingginya sehingga bisa memenuhi operasional partai," ujarnya.

"Tapi kami yang realistis saja. Bisa tidak dinaikkan untuk 2021? Itu pimpinan yang kami ingin sampaikan, terima kasih," kata dia dalam rekaman itu.