Kompas.com - 29/12/2020, 09:58 WIB
Warga saat melintasi mural berisi pesan ajakan menggunakan masker di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta untuk mengendalikan penularan Covid-19 telah memasuki pekan ketiga. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga saat melintasi mural berisi pesan ajakan menggunakan masker di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta untuk mengendalikan penularan Covid-19 telah memasuki pekan ketiga.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI Jakarta benar-benar memikirkan dampak sosial ekonomi apabila hendak menerapkan rem darurat memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Pasti berpengaruh pada sosial dan ekonomi, itu juga harus diantisipasi," ujar Suhaimi saat dihubungi melalui telepon, Selasa (29/12/2020).

Politikus PKS ini mengatakan, apabila PSBB kembali diperketat, ada banyak roda perekonomian yang mungkin bisa tersendat dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)

PHK tersebut nantinya akan menjadi masalah sosial baru, contohnya meningkatkan angka kriminalitas di Jakarta.

Baca juga: Rencana Rem Darurat Jakarta yang Bikin Pengusaha Bergidik dan Krisis di Baliknya...

"Contohnya gini, karena banyak nganggur orang pada nekat, kalau akalnya sehat kreatif apa macam-macam, tapi kalau kepepet melakukan dampak kejahatan," ucap Suhaimi.

Untuk itu, Pemprov DKI diminta membuat paket kebijakan rem darurat beserta aturan agar tidak ada penambahan PHK di masa PSBB diperketat.

Minimal, lanjut Suhaimi, perusahaan bisa mempekerjakan karyawan mereka dengan menggaji perhitungan minimum penghasilan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup di Jakarta.

"Itu ada kebijakan misalnya tidak boleh ada PHK, ada gaji minimal yang tetap orang bisa hidup, ada kebijakan tidak boleh PHK misalnya," tutur Suhaimi.

Suhaimi juga meminta Pemprov agar mengambil kebijakan rem darurat harus berdasarkan data dan fakta lapangan dan melibatkan para ahli, sehingga apabila data dan fakta lapangan memang menunjukan krisis kesehatan dan mengharuskan rem darurat, tidak ada yang tidak menyetujui keputusan tersebut.

Baca juga: Dilema Wacana Rem Darurat di Jakarta, Antara Lonjakan Kasus Covid-19 vs Penolakan Pelaku Usaha

"Kebijakan Pemprov harus didasarkan kepada fakta di lapangan, kemudian adalah solusi untuk wabah pokoknya. Karena itu harus melibatkan orang-orang di ahlinya," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X