Kompas.com - 31/12/2020, 06:18 WIB
Logo FPI masih terpampang di Markas FPI, Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinLogo FPI masih terpampang di Markas FPI, Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah.

Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk dalam 19 orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut.

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam," demikian bunyi keterangan tertulis dari Front Persatuan Islam yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020) malam.

Baca juga: Operasi TNI-Polri di Petamburan Usai Pembubaran FPI, Atribut Dicopot dan Markas Dijaga Ketat...

Dalam pernyataan itu, para deklarator Front Persatuan Islam juga menyebut langkah pemerintah membubarkan FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum.

Mereka juga menilai pembubaran FPI hanya upaya pengalihan isu atas kasus penembakan mati 6 laskar FPI oleh polisi.

Di poin terakhir keterangan tertulis itu, dicantumkan juga nama 19 deklarator. Selain Ahmad Shabri Lubis dan Munarman, ada nama lain seperri Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas SH, dan Ali Alattas S.kom. Lalu ada Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar membenarkan keterangan tertulis itu.

"Iya sudah deklarasi di suatu tempat di Jakarta," kata Aziz saat dikonfirmasi Kompas.com.

Baca juga: Dibubarkan Pemerintah, FPI: Pengalihan Isu atas Kasus Penembakan 6 Laskar

Aziz menyebut organisasi Front Persatuan Islam ini tidak berbadan hukum dan tidak akan didaftarkan ke pemerintah.

Meski demikian, ia memastikan bahwa organisasi baru ini memiliki legal standing, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013.

Dalam putusan itu, MK membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja, ormas yang tak mendaftar tak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

"Dasar hukum kita jelas," ujar Aziz.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Menarik Irene Sukandar: Ambisi Kalahkan Kakak, Keliling Pasar Latih Mental, dan Karier Cemerlang

Fakta Menarik Irene Sukandar: Ambisi Kalahkan Kakak, Keliling Pasar Latih Mental, dan Karier Cemerlang

Megapolitan
Polisi Tangkap Tersangka Pelaku Penusukan Pemuda di Kalideres

Polisi Tangkap Tersangka Pelaku Penusukan Pemuda di Kalideres

Megapolitan
Disdik DKI Klaim Uji Coba Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Disdik DKI Klaim Uji Coba Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Masjid Agung Al Jihad di Ciputat Berawal dari Surau

Masjid Agung Al Jihad di Ciputat Berawal dari Surau

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

Megapolitan
Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Megapolitan
Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Megapolitan
Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Megapolitan
[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Megapolitan
Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Megapolitan
Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Megapolitan
Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X