Sikap Pemprov DKI Terkait Pembubaran FPI, Tak Ikut Campur dan Belum Bisa Menindak...

Kompas.com - 31/12/2020, 08:53 WIB
Aparat TNI-Polri mencopot atribut di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinAparat TNI-Polri mencopot atribut di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

SKB tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

SKB itu menyebutkan larangan aktivitas dan penggunaan simbol yang berkaitan dengan FPI.

"Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Rabu kemarin.

Baca juga: Langkah Pengurus FPI Setelah Dibubarkan: Gugat ke PTUN hingga Deklarasi Ormas Baru

Tidak hanya itu, aparat hukum yang berwenang juga diizinkan untuk mengambil tindakan apabila masih terjadi kegiatan dan penggunaan simbol FPI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan SKB tersebut resmi diberlakukan mulai 30 Desember 2020.

Lantas seperti apa respons Pemprov DKI Jakarta setelah SKB tersebut terbit? Apalagi DKI Jakarta merupakan basis pergerakan FPI, termasuk menjadi lokasi markas besar FPI yang berada di Petamburan, Jakarta Pusat.

Tak campuri urusan pembubaran FPI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta bukanlah sebagai pemilik kewenangan atas pembubaran ormas.

Dia mengatakan, Pemprov DKI tidak akan mencampuri urusan pembubaran FPI oleh Pemerintah Pusat karena memang bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: FPI Dibubarkan, Ketum dan Sekretaris Deklarasikan Front Persatuan Islam

"Sudah silakan itu nanti urusannya dengan Pemerintah Pusat, kami di Provinsi tidak akan mencampuri urusan ormas-ormas," kata Riza Patria.

Ariza juga menjelaskan belum ada perintah atau permintaan khusus Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI terkait penindakan yang ada dalam SKB pembubaran FPI.

"Kami kan sendiri baru tadi ya (mengetahui) kan baru diumumkan oleh pemerintah tadi siang ya," kata Ariza.

Belum bisa menindak

Satpol PP DKI Jakarta juga belum bisa menindak apa yang menjadi ketentuan dalam SKB pembubaran FPI tersebut.

Karena kewenangan Satpol PP merupakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) sehingga harus menunggu aturan turunan dari SKB pembubaran FPI sampai ke tingkat Provinsi DKI Jakarta.

"Tentu kita masih menunggu apa yang tentu akan dilakukan di Jakarta, karena Satpol PP kan menegakkan Perda kemudian ketertiban umum dan lain-lain," tutur Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin.

Baca juga: Operasi TNI-Polri di Petamburan Usai Pembubaran FPI, Atribut Dicopot dan Markas Dijaga Ketat...

Dia juga mengatakan aturan turunan dan arahan dari Pemprov DKI sangat diperlukan karena penindakan akan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Itulah sebabnya, ketimbang nantinya terjadi konflik karena aturan turunan belum ada, Satpol PP DKI akhirnya belum melaksanakan isi SKB itu.

"Saya pikirkan ini ormas yang nanti arahan-arahan lebih lanjut turunan dari apa yang tadi disampaikan (SKB)," kata Arifin.

Dia juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta untuk penindakan yang dilakukan terkait FPI.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Polisi, Luhut Serahkan Bukti Pernyataan Haris Azhar dan Fatia yang Disebutnya Fitnah

Diperiksa Polisi, Luhut Serahkan Bukti Pernyataan Haris Azhar dan Fatia yang Disebutnya Fitnah

Megapolitan
DPRD DKI Akan Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Maraton

DPRD DKI Akan Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Secara Maraton

Megapolitan
Covid-19 di Jakarta Terkendali, Pasien di RS Wisma Atlet Sisa 309 Orang

Covid-19 di Jakarta Terkendali, Pasien di RS Wisma Atlet Sisa 309 Orang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Panggil Haris Azhar dan Fatia Kontras Terkait Laporan Luhut

Polda Metro Jaya Bakal Panggil Haris Azhar dan Fatia Kontras Terkait Laporan Luhut

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Diwarnai Aksi Saling Dorong, Massa Diminta Tenang

Demo di Depan Gedung KPK Diwarnai Aksi Saling Dorong, Massa Diminta Tenang

Megapolitan
Polres Depok Siapkan 158 Gerai Vaksinasi Covid-19 hingga 1 Oktober, Ini Daftarnya

Polres Depok Siapkan 158 Gerai Vaksinasi Covid-19 hingga 1 Oktober, Ini Daftarnya

Megapolitan
Diduga Cabuli Anak Kandung, Seorang Ayah di Bekasi Dilaporkan ke Polisi

Diduga Cabuli Anak Kandung, Seorang Ayah di Bekasi Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Fraksi Gerindra Pastikan Tak Hadiri Paripurna Interpelasi Formula E

Fraksi Gerindra Pastikan Tak Hadiri Paripurna Interpelasi Formula E

Megapolitan
Polisi: Ibu dan Anak yang Ditemukan Tewas di Rumah di Depok Diduga Keracunan

Polisi: Ibu dan Anak yang Ditemukan Tewas di Rumah di Depok Diduga Keracunan

Megapolitan
Dua Orang yang Ditemukan Tewas di Sebuah Rumah di Depok Ternyata Ibu dan Anak

Dua Orang yang Ditemukan Tewas di Sebuah Rumah di Depok Ternyata Ibu dan Anak

Megapolitan
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Kuasa Hukum: Beliau Pesan Tak Boleh Ada Intervensi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Kuasa Hukum: Beliau Pesan Tak Boleh Ada Intervensi

Megapolitan
PKS Sebut Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Tak Sesuai Prosedur

PKS Sebut Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Tak Sesuai Prosedur

Megapolitan
Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar karena Diprotes Pesepeda, Kini Diganti Speed Trap

Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar karena Diprotes Pesepeda, Kini Diganti Speed Trap

Megapolitan
Pemkot Jakpus Temukan Banyak Sampah Saat Keruk Kali Sentiong, Diduga Biang Kerok Banjir di Johar Baru

Pemkot Jakpus Temukan Banyak Sampah Saat Keruk Kali Sentiong, Diduga Biang Kerok Banjir di Johar Baru

Megapolitan
Kekeh Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp 100 M, Luhut: Saya Tak Akan Berhenti Buktikan Saya Benar

Kekeh Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp 100 M, Luhut: Saya Tak Akan Berhenti Buktikan Saya Benar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.