Pernyataan dan Sikap FPI Usai Dibubarkan, Tuding Pengalihan Isu hingga Deklarasi Ormas Baru

Kompas.com - 31/12/2020, 15:34 WIB
Logo FPI masih terpampang di Markas FPI, Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinLogo FPI masih terpampang di Markas FPI, Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

“Secara ketatanegaraan nanti kami menggugat ke PTUN itu berarti ada enam lembaga yang harus kami gugat,” tutur Sugito.

Deklarasi Front Persatuan Islam

Beberapa jam setelah pengumuman pembubaran FPI oleh pemerintah, sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam.

Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk dalam 19 orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut.

"Kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam," demikian bunyi keterangan tertulis dari Front Persatuan Islam yang diterima Kompas.com, Rabu malam.

Dalam pernyataan tersebut, para deklarator Front Persatuan Islam juga menyebutkan langkah pemerintah membubarkan FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum.

Baca juga: Ahli: Jika Lihat UUD 1945, Pembubaran FPI Bisa Dinilai Bermasalah

Mereka kembali menekankan bahwa pembubaran FPI hanya upaya pengalihan isu atas kasus penembakan mati enam laskar FPI oleh polisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada poin terakhir keterangan tertulis itu, dicantumkan juga nama 19 deklarator.

Selain Ahmad Shabri Lubis dan Munarman, ada nama lain seperti Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas SH, dan Ali Alattas S.kom.

Lalu ada Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar membenarkan keterangan tertulis itu.

"Iya sudah deklarasi di suatu tempat di Jakarta," kata Aziz saat dikonfirmasi Kompas.com.

Aziz menegaskan, organisasi Front Persatuan Islam tidak berbadan hukum dan tidak akan didaftarkan ke pemerintah.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa ormas baru tersebut memiliki legal standing, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013.

Dalam putusan itu, MK membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar, tapi tak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

"Dasar hukum kami jelas," ujar Aziz.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Megapolitan
Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Masih Bertugas Hingga Hari Ini

Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Masih Bertugas Hingga Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.