Kompas.com - 01/01/2021, 07:51 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPetugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Front Pembela Islam (FPI) resmi menjadi organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tiga menteri dan tiga kepala lembaga negara lainnya pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Saat itu juga FPI resmi dibubarkan, personel kepolisian diterjunkan ke Markas Besar FPI di Petamburan, Jakarta Pusat untuk menurunkan seluruh atribut yang terpasang di tempat itu.

Akan tetapi hari itu juga FPI dilarang, hari itu juga FPI baru muncul dengan nama Front Persatuan Islam.

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam," dalam keterangan tertulis pengurus FPI yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020) malam.

Baca juga: Pengurus FPI Deklarasikan Front Persatuan Islam, Ini Kata Polisi

Dalam keterangan tertulis tersebut mengatasnamakan 19 deklarator yang tidak lain merupakan nama-nama lama pengurus dan petinggi FPI yang sudah dibubarkan.

Ketua Umum Front Pembela Islam Shabri Lubis dan Sekertaris Front Pembela Islam Munarman di antaranya merupakan nama yang ikut dalam deklarasi Front Persatuan Islam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada nama lain seperti Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas SH, dan Ali Alattas S.kom.

Baca juga: Pernyataan dan Sikap FPI Usai Dibubarkan, Tuding Pengalihan Isu hingga Deklarasi Ormas Baru

 

Lalu ada Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Front Persatuan Islam tidak didaftarkan

Salah satu pengurus FPI yang baru, Aziz Yanuar mengatakan tidak akan mendaftarkan sebagai organisasi berbadan hukum ke pemerintah.

Dia mengatakan akan memegang legal standing dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PPU-XI/2013 yang memperbolehkan suatu ormas tidak mendaftarkan badan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Megapolitan
Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Megapolitan
Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Megapolitan
Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Megapolitan
PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.