Catatan PSBB Transisi Jakarta di Masa Natal dan Tahun Baru, Lonjakan Kasus Covid-19 hingga Wacana Tarik Rem Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 21 Desember 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi hingga 3 Januari 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakan memperpanjang PSBB dilakukan demi mengendalikan mobilitas penduduk pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang memiliki potensi lonjakan kasus Covid-19.

"Mobilitas penduduk ini akan kami pantau dan dikendalikan agar tak terjadi penularan, baik orang dari luar ke Jakarta maupun sebaliknya," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).

Baca juga: UPDATE 3 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.657, Totalnya Kini 189.243

Seiring berakhirnya PSBB transisi pada hari ini, berikut sejumlah catatan selama dua pekan terakhir.

Lonjakan kasus Covid-19

Selama PSBB transisi terakhir, rata-rata kasus baru atau kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta adalah 1.866 kasus.

Bahkan, dalam periode PSBB transisi ini, terjadi dua kali penambahan tertinggi kasus baru atau kasus harian Covid-19.

Pertama, pada 23 Desember 2020 dengan 1.954 kasus. Kemudian, pada 25 Desember, tercatat ada 2.096 kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta.

Selain itu, selama dua pekan terakhir, kasus harian Covid-19 beberapa kali menyentuh angka 2.000, yakni pada 25, 26, 29, 30, dan 31 Desember 2021.

Baca juga: Wagub Riza Patria Sebut Tingkat Keterisian RS untuk Pasien Covid-19 Meningkat

Berikut rincian penambahan kasus harian Covid-19 di Jakarta selama PSBB transisi terakhir:

• 21 Desember : 1.466 kasus
• 22 Desember : 1.311 kasus
• 23 Desember : 1.954 kasus
• 24 Desember : 1.933 kasus
• 25 Desember : 2.096 kasus (lonjakan tertinggi)
• 26 Desember : 2.058 kasus
• 27 Desember : 1.997 kasus
• 28 Desember : 1.678 kasus
• 29 Desember : 2.056 kasus
• 30 Desember : 2.053 kasus
• 31 Desember : 2.022 kasus
• 1 Januari : 1.956 kasus
• 2 Januari : 1.895 kasus
• 3 Januari : 1.657 kasus

RS dan TPU penuh

Melonjaknya kasus harian Covid-19 berbanding lurus dengan ketersediaan tempat tidur khusus pasien Covid-19 di rumah sakit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, keterisian rumah sakit di DKI Jakarta untuk pasien Covid-19 hingga 1 Januari 2021 sudah mencapai 80-85 persen.

"Jadi kalau rumah sakit memang ada peningkatan ya terkait keterpakaian atau sisanya semakin berkurang," kata Ariza seperti dikutip dari tayangan TV One pada Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Jakarta Sudah Ditambah, tapi Keterisian Masih Tinggi

"Datanya ini per 1 Januari terdapat 7.447 tempat tidur isolasi dan 964 tempat tidur ICU, dan keterpakaiannya itu untuk isolasi itu 85 persen atau 6.303, sementara ICU 80 persen atau 771 pasien, jadi masih mencukupi," tambah dia.

Tak cuma rumah sakit, lahan di tempat pemakaman umum juga kian menipis.

Ariza menjabarkan data kapasitas tempat pemakaman umum (TPU) untuk pasien Covid-19, yakni TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur; dan TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.

Kedua TPU tersebut sudah mulai penuh.

"Terkait lahan pemakaman itu datanya kapasitas TPU Pondok Ranggon itu kurang lebih 4.700 (makam) ya yang tersisa, makam yang sudah terisi sampai 30 Desember (2020) itu kurang lebih 4.634 makam," kata Ariza.

Baca juga: Wagub DKI: 30 Persen Pasien Covid-19 yang Dirawat di Jakarta adalah Warga Bodetabek

"Kalau TPU Tegal Alur itu kurang lebih 5.000 (makam) dan yang terpakai itu 4.316 (makam)," lanjut Ariza.

Terkait hal tersebut, Pemprov DKI, menurut Ariza, telah mengimbau sejumlah RS untuk meningkatkan ketersediaan untuk penanganan pasien Covid-19 hingga 50 persen, baik ruang isolasi maupun tenaga medis.

Pemprov DKI juga menambah lahan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Menurut Ariza, lahan tersebut mampu menampung 1.500 makam.

Baca juga: Tunda Belajar Tatap Muka, Wagub DKI: Prioritas Kami Kesehatan dan Keselamatan Warga

Warga ke luar Jakarta

Saat mengumumkan PSBB transisi tersebut, Anies mengimbau masyarakat Jakarta untuk tetap menahan diri selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Dia menyebutkan adanya risiko penularan yang tinggi apabila warga tidak tetap berada di rumah selama masa libur panjang.

"Perlu bagi kita khususnya para keluarga di Jakarta untuk menahan diri tidak melakukan aktivitas liburan ke luar rumah, terlebih keluar dari Jakarta," ucap Anies.

Faktanya tak demikian. Selama periode libur Natal dan Tahun Baru, terpantau peningkatan jumlah penumpang di sejumlah titik keberangkatan.

Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, mencatat adanya kenaikan penumpang sebanyak 22 persen jika dibandingkan dengan November.

Jumlah penerbangan juga meningkat 27 persen dari November 2020.

Jumlah penumpang saat puncak arus mudik Natal tahun ini, yakni pada 23 dan 24 Desember, mencapai sekitar 85.000 per hari. Jumlah penerbangan sendiri melebihi angka 900 per hari.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mengonfirmasi adanya 'peningkatan (jumlah penumpang) jika dibandingkan dengan hari normal'.

PT KAI Daop 1 menyatakan, puncak keberangkatan penumpang tertinggi terjadi pada Rabu (23/12/2020) dengan total 16.700 penumpang.

Daerah tujuannya antara lain Bandung, Jawa Barat; Solo, Jawa tengah; Yogyakarta; dan Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Hampir 16.000 Orang Kembali ke Jakarta Naik Kereta, PT KAI Pastikan Penumpang Sehat

Wacana rem darurat

Pada Senin (28/12/2020), Ariza berujar soal kemungkinan kebijakan rem darurat diberlakukan kembali jika kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat.

"Kami akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan. Nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break (rem darurat)," ucap Ariza dalam keterangan suara.

Ariza menjelaskan bahwa keputusan tersebut nantinya akan diambil sesuai dengan fakta dan data kasus Covid-19 di Jakarta.

Di sisi lain, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendukung wacana Pemprov DKI Jakarta soal menarik rem darurat tersebut.

Pandu bahkan sempat meminta agar kebijakan rem darurat harus dilakukan secepatnya.

Sebab, peningkatan kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.

Baca juga: Epidemiolog Prediksi Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 240.000 pada Awal Februari

"Jangan menarik (rem darurat) tahun depan, (tetapi) sekarang. Besok ditarik rem darurat," ujar Pandu melalui sambungan telepon, Senin (28/12/2020).

Menurut Pandu, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dan Indonesia pada umumnya terjadi karena pemerintah tetap menggelar Pilkada dan cuti bersama yang menyebabkan libur panjang.

"Jadi, pemerintah yang menggali lubang kubur sendiri, bukan masyarakat. Yang bikin Pilkada, pemerintah. Yang bikin cuti bersama siapa? Pemerintah," tutur Pandu.

Dengan demkian, berhubung data dan fakta memperlihatkan adanya lonjakan kasus harian Covid-19, akankah Pemprov DKI kembali menarik rem darurat?