Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terapkan KBM Blended Learning, Pemprov DKI Luncurkan Situs untuk Ukur Kesiapan Sekolah

Kompas.com - 04/01/2021, 12:49 WIB
Rosiana Haryanti,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan pembelajaran dengan sistem blended learning atau sistem belajar gabungan.

Pemprov DKI Jakarta pun saat ini tengah mengembangkan laman asesmen Siap Belajar Jakarta yang dapat dibuka melalui https://siapbelajarjakarta-jakartagis.hub.arcgis.com.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, laman asesmen ini dibuat guna mengukur kesiapan tiap satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

"Laman ini digunakan untuk melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta," ucap Ariza melalui akun Instagram pribadinya @bangariza, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Wacana Pemprov DKI Terapkan KBM Blended Learning di Mata Orangtua, Setuju tapi...

Hasil dari asesmen tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan sekolah-sekolah yang siap melaksanakan pembelajaran blended learning.

Ariza sebelumnya mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk tetap menunda pembukaan KBM tatap muka di sekolah.

Alasannya, selain kasus Covid-19 masih tinggi, keselamatan dan kesehatan warga Jakarta menjadi prioritas utama. Dikhawatirkan apabila KBM tatap muka dibuka akan mempercepat penyebaran kasus Covid-19.

"Sampai hari ini kebijakan kami masih tetap belum memberlakukan tatap muka. Kebijakan masih belajar secara daring atau online dari rumah," tutur Ariza dalam acara Sapa Indonesia Malam KompasTV, Sabtu (2/1/2020).

Baca juga: Tunda Belajar Tatap Muka, Pemprov DKI Jakarta Siapkan KBM Blended Learning

Dia menggambarkan blended learning akan memadukan proses belajar dari rumah dan di sekolah dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Proses blended learning akan disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh lembaga khusus anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

"Penilaian (blended learning) yang didasarkan pada standar Kemendikbud dengan keputusan Kadisdik serta berpedoman pada apa yang diminta oleh UNICEF," tutur dia.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga menunggu aspirasi dari berbagai pihak dengan membuka website untuk menampung pendapat dari berbagai pihak terkait rencana blended learning tersebut.

"Kami menunggu berbagai aspirasi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Silakan bisa membuka baik dari HP (handphone) maupun laptop, siapbelajarjakarta-jakartagis.hub.arcgis.com," ucap Ariza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Alasan Warga Masih 'Numpang' KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Alasan Warga Masih "Numpang" KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Megapolitan
Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Megapolitan
NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

Megapolitan
Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Megapolitan
Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com