Kompas.com - 04/01/2021, 13:27 WIB
Tangkapan layar website BEM UI. DOK. BEM UITangkapan layar website BEM UI.

5. Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

Baca juga: Setelah FPI Dibubarkan, Kini Negara Diminta Tegas pada Korporasi Serakah

BEM UI juga mengungkit soal Maklumat Kapolri No.1/Mak/I/2021 yang dikhawatirkan dapat menjadi justifikasi bagi pembungkaman ekspresi.

"Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 14 UU HAM," jelas mereka.

"Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik."

Latar belakang pernyataan sikap

Dalam kritiknya soal pembubaran ormas tanpa peradilan, BEM UI merujuk pada UUD 1945 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan, di sisi lain, menjamin kebebasan berserikat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa".

"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," tulis BEM UI.

BEM UI menganggap pemakaian UU HAM bersamaan dengan UU Ormas --yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM, tanpa putusan pengadilan-- sebagai pertentangan.

"Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Megapolitan
Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Megapolitan
Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

Megapolitan
Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Megapolitan
Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Megapolitan
25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

Megapolitan
Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Megapolitan
Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Megapolitan
Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Megapolitan
Satu Rumah di Bidara Cina Hangus Terbakar, Dipadamkan Warga

Satu Rumah di Bidara Cina Hangus Terbakar, Dipadamkan Warga

Megapolitan
Buru Pelaku Penembakan di Tangerang, Polisi Analisis Rekaman CCTV

Buru Pelaku Penembakan di Tangerang, Polisi Analisis Rekaman CCTV

Megapolitan
Warga Pademangan Barat Kesulitan Air Bersih, Pihak Aetra Sebut Ada Kebocoran Pipa

Warga Pademangan Barat Kesulitan Air Bersih, Pihak Aetra Sebut Ada Kebocoran Pipa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.