Kompas.com - 05/01/2021, 06:39 WIB
Tangkapan layar website BEM UI. DOK. BEM UITangkapan layar website BEM UI.

"Karena Indonesia negara hukum maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama 1 tahun ini kita bisa melihat, apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Dalam kritiknya soal pembubaran ormas tanpa peradilan, BEM UI merujuk pada UUD 1945 yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan, di sisi lain, juga menjamin kebebasan berserikat.

BEM UI mengutip argumen pakar hukum Jimly Asshiddiqie soal 12 prinsip negara hukum, salah satunya bahwa "hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa".

"Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan FPI juga memuat UU HAM dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum'," tulis BEM UI.

BEM UI menganggap pemakaian UU HAM bersamaan dengan UU Ormas, yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM tanpa putusan pengadilan, sebagai sesuatu yang bertolak belakang.

"Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran FPI," demikian pernyataan BEM UI itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fajar menyebut bahwa UU Ormas, yang memungkinkan pembubaran ormas tanpa peradilan, memberangus demokrasi.

"Perpu ormas yang kemudian menjadi UU Ormas yang mengubah UU Ormas sebelumnya, memang menjadi yang sudah kita sebut 'memberangus demokrasi'," ujarnya.

"Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan atau ormas tadi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Megapolitan
Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Megapolitan
Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Megapolitan
KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Megapolitan
Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Megapolitan
Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Megapolitan
Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Megapolitan
Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Megapolitan
Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.