Kompas.com - 05/01/2021, 08:53 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPetugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat serta berekspresi. 

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam sebuah pernyataan sikap yang dirilis pada 30 Desember 2020.

Menurut Usman, produk hukum yang mendasari pembubaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bermasalah dan harus diubah.

"(UU) ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan," ujar Usman.

Baca juga: Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Ia mengatakan, menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral.

Usman menyadari bahwa pembubaran FPI didasari adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan pengurus dan anggota FPI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia," kata Usman, sembari menambahkan pemerintah perlu membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar hukum internasional.

Kritik dari BEM UI

Badan Eksekutif Mahasisswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) juga menerbitkan penyataan sikap bernada serupa pada hari Minggu lalu.

Beberapa poin dari pernyataan sikap tersebut adalah:

Mendesak negara untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI;

  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan;
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang;
  • Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

Baca juga: Pernyataan Sikap Lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI Tanpa Peradilan

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

Megapolitan
Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Megapolitan
Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Megapolitan
Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Megapolitan
Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Megapolitan
Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Megapolitan
Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Megapolitan
154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X