Kompas.com - 05/01/2021, 08:53 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPetugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat serta berekspresi. 

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam sebuah pernyataan sikap yang dirilis pada 30 Desember 2020.

Menurut Usman, produk hukum yang mendasari pembubaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bermasalah dan harus diubah.

"(UU) ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan," ujar Usman.

Baca juga: Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Ia mengatakan, menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral.

Usman menyadari bahwa pembubaran FPI didasari adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan pengurus dan anggota FPI.

"Namun, kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia," kata Usman, sembari menambahkan pemerintah perlu membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar hukum internasional.

Kritik dari BEM UI

Badan Eksekutif Mahasisswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) juga menerbitkan penyataan sikap bernada serupa pada hari Minggu lalu.

Beberapa poin dari pernyataan sikap tersebut adalah:

Mendesak negara untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI;

  • Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan;
  • Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
  • Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang;
  • Mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.

Baca juga: Pernyataan Sikap Lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI Tanpa Peradilan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Megapolitan
Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X