Bantah Anies, Epidemiolog UI: Kalau PSBB Jakarta Diperketat Lebih Bagus

Kompas.com - 05/01/2021, 15:36 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengakui pihaknya memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota.

Namun, ia membantah FKM UI merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Pandu menyebut, FKM UI justru menyarankan pemprov DKI Jakarta melakukan pengetatan PSBB agar penanganan Covid-19 bisa lebih optimal.

"Kalau diperketat lagi lebih bagus. Tapi mungkin enggak? Setuju enggak Presiden?" kata Pandu kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Simak Info Terbaru Vaksinasi Covid-19 di Jabodetabek

Pandu mendapat informasi bahwa pemerintah pusat tak mengizinkan DKI melakukan pengetatan PSBB. Sebab, hal itu bisa berdampak pada perekonomian.

Menurut dia, Presiden lebih memilih meningkatkan kapasitas rumah sakit dan menambah tenaga medis untuk merespons kasus Covid-19 yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi pengetatan bukan jadi pilihan. Makanya saya di twitter hari ini bicara mohon ke Pak Presiden supaya ada pengetatan," kata pemilik akun Twitter @drpriono1 ini.

Pandu menilai, vaksin yang saat ini sudah tersedia tak bisa menjadi solusi karena dampaknya yang bersifat jangka panjang.

Baca juga: Jakarta Butuh 2.676 Petugas Kesehatan Tangani Covid-19, Dipenuhi Bertahap Mulai Januari 2021

Sementara penambahan kapasitas RS dan tenaga medis juga akan sia-sia jika tak diimbangi dengan pencegahan penularan.

"Makanya ketika Presiden tidak mau ambil keputusan yang tegas, saya minta. RS sekarang sudah kolaps. Sudah penuh di mana-mana. Banyak pasien yang tidak tertampung," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Megapolitan
Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Megapolitan
Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Megapolitan
359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Megapolitan
Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Megapolitan
Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Megapolitan
Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Megapolitan
“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.