Tak Mampu Bayar SPP karena Kesulitan Ekonomi Saat Pandemi, Siswa SD Ini Dikeluarkan dari Sekolah

Kompas.com - 06/01/2021, 11:47 WIB
Ilustrasi siswa DOK. PIXABAYIlustrasi siswa
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Terpadu Putra 1 Jakarta berinisial O terpaksa tak bisa menikmati bangku pendidikan lagi.

Sebab, sejak Desember 2020 lalu, dia dikeluarkan dari sekolahnya karena orangtua tak mampu membayar iuran bulanan atau uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Hal tersebut dibenarkan Erlinda Wati, selaku orangtua O saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

"Anak saya per tanggal 23 (Desember 2020) sudah tidak terdaftar karena tak melunasi iuran," kata dia.

Baca juga: 9 Bulan PJJ , Mendikbud Nadiem: Siswa Bisa Putus Sekolah

Bukan maksud hati Erlinda tak mau membayar uang sekolah, tapi dia memang tak punya uang lagi untuk melunasi iuran yang sudah menunggak sejak April 2020 itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama pandemi, Erlinda minim pemasukan sehingga kesulitan membayar sekolah. Rumah makan miliknya yang biasa jadi sumber penghasilan utama tak lagi menghasilkan pendapatan yang mencukupi selama pandemi.

"Saya sumber utamanya rumah makan, dan Februari itu saya sempat buka ruko di Galaxy dan mengeluarkan dana cukup besar. Saya kan enggak tahu ada corona kayak begini, kalau saya tahu ada corona juga, saya enggak bakal buka ruko itu," kata Erlina.

Baca juga: Perjuangan 3 Anak Hidup di Kebun karena Ditinggal Orangtua hingga Putus Sekolah

Sebelum O resmi dikeluarkan dari sekolah, Erlinda lebih dulu menerima surat peringatan pada 11 Desember 2020 agar segera melunasi uang sekolah anaknya. Dalam surat itu, Erlinda diharuskan melunasi iuran paling lambat 14 Desember 2020.

Iuran yang harus dibayarkan pun jumlahnya tak sedikit, yakni sekitar Rp 13 juta.

"Kayaknya dengan nominal sebesar itu saya enggak bisa melunasi. Saya akhirnya menghubungi wali kelas dan disambungkan ke kepala sekolah," kata Erlinda.

Setelah menghubungi kepala sekolah, ibu dua anak ini diminta membuat surat keterangan dari pihak RT dan RW rumahnya agar mendapat keringanan dari pihak sekolah.

Baca juga: Makan Saja Susah, Mana Ada Bayar Sekolah Swasta...

Namun, Erlinda kesulitan mendapatkan surat tersebut lantaran RT dan RW di lingkungan domisilinya sedang tidak bisa ditemui. Beberapa hari kemudian, Erlinda mendapatkan informasi bahwa iuran harus dilunasi paling telat 19 Desember 2020.

"Katanya ini sudah keputusan final dikasih waktu sampai tanggal 19 harus lunas, ya saya dari mana lagi uangnya ? Uang sebanyak itu dari mana? Hidup saya saja sudah susah sekarang," ujar Erlinda.

Karena tak bisa melunasi SPP sekolah anak, akhirnya Erlinda mendapatkan pesan singkat dari kepala sekolah bahwa O tak lagi bisa melanjutkan pendidikan di SD Terpadu Putra 1, terhitung sejak 23 Desember 2020.

Erlinda kecewa dangan keputusan ini. Dia merasa sudah kooperatif dengan seluruh arahan dan syarat yang diberikan sekolah. Namun, Erlinda tak mendapatkan toleransi mengingat kondisi ekonominya yang tengah terpuruk.

"Siapa sih yang mau enggak bayar uang sekolah. Kami mau bayar kok, bukan enggak mau. Cuma gimana keadaan saya sekarang," kata Erlinda.

Atas tindakan yang dia anggap diskriminatif ini, Erlinda akhirnya mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Sayas sudah membuat laporan kemarin. Hari ini saya mau menyerahkan berkas yang harus dilengkapi," jelas Erlinda.

Dia berharap ada jalan tengah yang disedikan sekolah agar sang buah hati bisa tetap bersekolah di SD Terpadu Putra 1.

Di hari yang sama, Kompas.com sempat bertanya kepada Kepala Sekolah SD Terpadu Putra 1 Muhammad Yusuf Saputro berkait kemungkinan adanya mediasi antara orangtua dengan pihak sekolah. Namun, pesan tersebut tak kunjung dibalas sang kepala sekolah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Megapolitan
Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Megapolitan
Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Megapolitan
Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Megapolitan
Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Megapolitan
Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

Megapolitan
Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Megapolitan
Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Megapolitan
Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Megapolitan
Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

Megapolitan
Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X