Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/01/2021, 11:47 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Terpadu Putra 1 Jakarta berinisial O terpaksa tak bisa menikmati bangku pendidikan lagi.

Sebab, sejak Desember 2020 lalu, dia dikeluarkan dari sekolahnya karena orangtua tak mampu membayar iuran bulanan atau uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Hal tersebut dibenarkan Erlinda Wati, selaku orangtua O saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

"Anak saya per tanggal 23 (Desember 2020) sudah tidak terdaftar karena tak melunasi iuran," kata dia.

Baca juga: 9 Bulan PJJ , Mendikbud Nadiem: Siswa Bisa Putus Sekolah

Bukan maksud hati Erlinda tak mau membayar uang sekolah, tapi dia memang tak punya uang lagi untuk melunasi iuran yang sudah menunggak sejak April 2020 itu.

Selama pandemi, Erlinda minim pemasukan sehingga kesulitan membayar sekolah. Rumah makan miliknya yang biasa jadi sumber penghasilan utama tak lagi menghasilkan pendapatan yang mencukupi selama pandemi.

"Saya sumber utamanya rumah makan, dan Februari itu saya sempat buka ruko di Galaxy dan mengeluarkan dana cukup besar. Saya kan enggak tahu ada corona kayak begini, kalau saya tahu ada corona juga, saya enggak bakal buka ruko itu," kata Erlina.

Baca juga: Perjuangan 3 Anak Hidup di Kebun karena Ditinggal Orangtua hingga Putus Sekolah

Sebelum O resmi dikeluarkan dari sekolah, Erlinda lebih dulu menerima surat peringatan pada 11 Desember 2020 agar segera melunasi uang sekolah anaknya. Dalam surat itu, Erlinda diharuskan melunasi iuran paling lambat 14 Desember 2020.

Iuran yang harus dibayarkan pun jumlahnya tak sedikit, yakni sekitar Rp 13 juta.

"Kayaknya dengan nominal sebesar itu saya enggak bisa melunasi. Saya akhirnya menghubungi wali kelas dan disambungkan ke kepala sekolah," kata Erlinda.

Setelah menghubungi kepala sekolah, ibu dua anak ini diminta membuat surat keterangan dari pihak RT dan RW rumahnya agar mendapat keringanan dari pihak sekolah.

Baca juga: Makan Saja Susah, Mana Ada Bayar Sekolah Swasta...

Namun, Erlinda kesulitan mendapatkan surat tersebut lantaran RT dan RW di lingkungan domisilinya sedang tidak bisa ditemui. Beberapa hari kemudian, Erlinda mendapatkan informasi bahwa iuran harus dilunasi paling telat 19 Desember 2020.

"Katanya ini sudah keputusan final dikasih waktu sampai tanggal 19 harus lunas, ya saya dari mana lagi uangnya ? Uang sebanyak itu dari mana? Hidup saya saja sudah susah sekarang," ujar Erlinda.

Karena tak bisa melunasi SPP sekolah anak, akhirnya Erlinda mendapatkan pesan singkat dari kepala sekolah bahwa O tak lagi bisa melanjutkan pendidikan di SD Terpadu Putra 1, terhitung sejak 23 Desember 2020.

Erlinda kecewa dangan keputusan ini. Dia merasa sudah kooperatif dengan seluruh arahan dan syarat yang diberikan sekolah. Namun, Erlinda tak mendapatkan toleransi mengingat kondisi ekonominya yang tengah terpuruk.

"Siapa sih yang mau enggak bayar uang sekolah. Kami mau bayar kok, bukan enggak mau. Cuma gimana keadaan saya sekarang," kata Erlinda.

Atas tindakan yang dia anggap diskriminatif ini, Erlinda akhirnya mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Sayas sudah membuat laporan kemarin. Hari ini saya mau menyerahkan berkas yang harus dilengkapi," jelas Erlinda.

Dia berharap ada jalan tengah yang disedikan sekolah agar sang buah hati bisa tetap bersekolah di SD Terpadu Putra 1.

Di hari yang sama, Kompas.com sempat bertanya kepada Kepala Sekolah SD Terpadu Putra 1 Muhammad Yusuf Saputro berkait kemungkinan adanya mediasi antara orangtua dengan pihak sekolah. Namun, pesan tersebut tak kunjung dibalas sang kepala sekolah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Megapolitan
Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi 'Dine-In'

Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi "Dine-In"

Megapolitan
Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Megapolitan
Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Naik 'Skywalk' Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online'

[POPULER JABODETABEK] Naik "Skywalk" Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online"

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Megapolitan
Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Megapolitan
Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Megapolitan
Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Megapolitan
Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Megapolitan
Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.