Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Blusukannya Jadi Pro dan Kontra

Dia mengatakan, semestinya masalah tunawisma di Jakarta bisa diselesaikan Pemprov DKI Jakarta.

Jakarta dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertinggi di Indonesia, diharapkan tidak bersilat lidah dengan masalah tunawisma yang ditemukan Risma.

"Saran saya adalah sudahlah Pemprov DKI Jakarta ini enggak perlu bersilat lidah," kata Jhonny.

Cara Risma menemui tunawisma, bahkan di tempat yang paling tidak disangka sekalipun di Jakarta, menurut Johnny, merupakan cara memimpin yang baik. Turun langsung mengatasi masalah yang terjadi dan tidak berdiam diri. Pemprov DKI diharapkan bisa berlaku seperti Risma yang langsung turun tangan dan memberikan ketenangan kepada warganya.

"Pemimpin yang baik dia enggak perlu seperti itu (bersilat lidah), dia langsung turun tangan. Masyarakat juga akan tenang," kata Johnny.

Dukungan juga datang dari Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang menilai blusukan merupakan karakter Risma yang memang sering dilakukan saat masih menjabat Wali Kota Surabaya.

Dia mengatakan, Risma membangun harapan bahwa masyarakat miskin tidak merasa ditinggalkan oleh negara dan terbukti membawa kemajuan berpihak juga ke rakyat kecil di Kota Surabaya.

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik (menjadi Mensos), jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan, kegiatan blusukan Risma tidak hanya dilakukan di Jakarta. Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu dengan penyandang disabilitas pada akhir tahun 2020.

Risma dinilai berlebihan

Namun komentar bernada kontra juga bermunculan, antara lain datang dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, yang menilai blusukan risma dikemas berlebihan sehingga tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas belebihan norak jadinya, termasuk dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat itu, Selasa lalu.

Dia mengatakan semestinya Risma tidak melakukan blusukan di kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin tetapi di daerah Jakarta lainnya yang memang dikenal dengan daerah kumuh.

Dia bahkan menawarkan, apabila Risma berminat untuk mendatangi gelandangan, sebaiknya datang ke Jakarta Barat, tempat daerah kumuh dan padat penduduk.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," tutur dia.

Pengamat politik Hendri Satrio malah menilai apa yang dilakukan Risma tidak bisa terlepas dari agenda Pilkada DKI 2022 dan Pilpres 2024.

Menurut dia, Risma ingin memperkenalkan diri ke masyarakat dengan cara blusukan sekaligus memetakan permaslaahan dengan langsung turun ke lapangan.

Namun, menurut Hendri, sebagai seorang menteri tak melulu harus melakukan blusukan sepanjang waktu karena harus merumuskan kebijakan yang sifatnya makro dan jangka panjang.

Dia menilai, jika Risma ingin langgeng di panggung politik, dia cukup bekerja dengan baik sebagai Menteri Sosial dan akan dikenal masyarakat dengan kinerja sebagai seorang menteri.

"Dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri," kata Hendri