Kompas.com - 07/01/2021, 12:26 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Masalah integrasi data kasus Covid-19 dari daerah hingga pusat sampai saat ini belum terselesaikan.

Kini, giliran Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok yang melaporkan bahwa terjadi selisih yang cukup lebar antara data real-time di Depok dengan data yang ada pada Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

"Saat ini, terjadi gap (selisih) data yang cukup tinggi, sejumlah 5.068 kasus perbedaan data antara pusat dengan Kota Depok. Ini informasinya terjadi juga dengan daerah lainnya," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana, Kamis (7/1/2021).

Sebagai informasi, selisih 5.068 kasus Covid-19 diketahui berdasarkan data pada Selasa (5/1/2021) lalu.

Baca juga: Selisih Data Laporan Corona Daerah-Pusat Semakin Besar, Apa Dampaknya?

Kala itu, Depok telah mencatat 18.514 kasus Covid-19 keseluruhan, dengan rincian 14.450 pasien Covid-19 sembuh, dan 441 pasien Covid-19 meninggal.

Sementara itu, data Kemenkes hanya mencatat total 13.446 kasus Covid-19 di Depok, 10.679 sembuh, dan 204 meninggal.

Itu berarti, selain selisih 5.068 kasus positif Covid-19 (27 persen), kemudian ada selisih 3.771 pasien sembuh (26 persen).

Sementara selisih terbesar terjadi pada kasus kematian di Depok, yakni 240 kasus (54 persen) menurut data Kementerian Kesehatan.

Selisih data ini diduga terjadi dalam rantai laporan data dari tingkat kota, provinsi, lalu Kemenkes.

Baca juga: Angka Kematian Jateng Selisih hingga 1.000 Orang, Epidemiolog Ingatkan Potensi Mismanajemen Data

"Data yang digunakan salah satunya untuk menghitung zona risiko daerah oleh Satgas Pusat mengambil data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat fasilitas untuk data itu memang dikendalikan oleh Pikobar Jawa Barat," tuturnya.

"Data-data kita kalau Depok itu di-publish setiap hari, jadi tidak ada dua data. Yang Kota Depok publish adalah data real-time, karena ini menyangkut keselamatan manusia," ujar Dadang.

Ia menambahkan, permasalahan ini sudah terdeteksi sejak Oktober 2020, ketika selisih data antara Depok dengan provinsi dan pemerintah pusat ada di angka 600-an kasus.

Dadang mengaku telah mengupayakan rekonsiliasi data, namun hal itu tak kunjung tercapai.

"Pusdatin (Kemenkes) sudah datang ke Kota Depok untuk melakukan rekonsiliasi data. Kita sudah sepakati bahwa dilakukan (rekonsiliasi data) karena gap-nya cukup banyak, tidak mungkin kita meng-input satu-satu," ujar Dadang.

"Ketika implementasinya, informasi dari Kemenkes, Pikobar belum memberikan akses. Kami koordinasi dengan satgas provinsi dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaian."

Tak hanya di Depok

Apa yang dikatakan Dadang mengenai selisih data tidak hanya terjadi di Depok benar adanya.

Selisih data ini berujung pada under-reporting data Covid-19 yang membuat penanganan Covid-19 tak akurat karena tak berpijak pada keadaan wabah terkini.

Baca juga: Selisih hingga 659, Data Kasus Aktif Covid-19 Pemkot Bekasi Tak Sinkron dengan Pemprov Jabar

Berdasarkan data yang dihimpun Kawal Covid-19 antara situs resmi daerah dan pemerintah pusat, ada selisih 48.440 kasus Covid-19 (5,85 persen), 58.853 kasus sembuh (8,35 persen), dan selisih terbesar pada 5.142 kematian (18,20 persen) nasional, per Selasa (5/1/2021).

Selisih terlebar terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Megapolitan
9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

Megapolitan
PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Pemkot Bekasi Tak Langsung Bongkar Markas Ormas Saat Gusur Lapak Pedagang, Alasannya Jaga Situasi Kondusif...

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling di Jalan Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok ke Polisi

Megapolitan
Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Cegah Tindak Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Akan Perbanyak Kamera CCTV

Megapolitan
Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Kronologi Pria Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital Rp 500.000, Cuma Bayar Rp 100.000

Megapolitan
Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Bertemu Perwakilan Istana, Massa Buruh dan Petani Sampaikan 3 Tuntutan

Megapolitan
Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Soal Pemindahan Lokasi Demo ke Monas, Wagub DKI Sebut Baru Usulan dari Kapolda

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Seorang Pria Diduga Tipu Pegawai Konter Pulsa di Tanjung Priok, Isi Saldo Dompet Digital tapi Tak Bayar

Megapolitan
Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Tanggapi Desakan Warga, Wagub DKI Pastikan Lokalisasi Rawa Malang Segera Ditutup

Megapolitan
Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Demo yang Digelar Petani dan Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.