Data Covid-19 Beda Jauh dengan Kemenkes, Depok Berpegang pada Data Real-time

Kompas.com - 07/01/2021, 13:11 WIB
Ilustrasi situasi pandemi dengan kasus Covid-19 yang tidak terkendali bisa menyebabkan mutasi virus dan melahirkan varian baru virus corona seperti yang terjadi di Inggris dan Afrika Selatan. SHUTTERSTOCK/peterschreiber.mediaIlustrasi situasi pandemi dengan kasus Covid-19 yang tidak terkendali bisa menyebabkan mutasi virus dan melahirkan varian baru virus corona seperti yang terjadi di Inggris dan Afrika Selatan.

DEPOK, KOMPAS.com - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok menegaskan, pihaknya tetap berpijak pada data real-time yang mereka peroleh, kendati ada selisih cukup jauh antara data real-time mereka dengan data Covid-19 versi Kementerian Kesehatan.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah diminta untuk menggunakan dua data, yakni data untuk publikasi dan data real-time.

Padahal, data kasus Covid-19 real-time yang dilaporkan Depok lebih besar sekitar 20-30 persen.

"Pada saat yang lalu kami, kabupaten/kota, diajak ataupun diminta mengikuti data rilis yang sama dengan pemerintah pusat untuk kepentingan publikasi, diarahkan untuk menggunakan dua data, data published (publikasi) dan data real-time, tetapi Kota Depok tidak bisa memenuhi itu," kata Dadang, Kamis (7/1/2020).

Baca juga: Depok Ungkap Selisih 5.068 Kasus Covid-19, Data Kemenkes dan Jawa Barat Lebih Sedikit

"Kota Depok tetap paradigmanya menggunakan data real-time. Yang Kota Depok publish adalah data real-time karena ini menyangkut keselamatan manusia," ujarnya.

Pada Selasa lalu, misalnya, Depok telah mencatat total 18.514 kasus Covid-19, sebanyak 14.450 pasien sembuh, dan 441 pasien meninggal.

Sementara itu, data Kemenkes hanya mencatat total 13.446 kasus Covid-19 di Depok, 10.679 sembuh, dan 204 meninggal.

Itu berarti, selain selisih 5.068 kasus positif Covid-19 (27 persen), ada selisih 3.771 pasien sembuh ( 26 persen). Selisih terbesar terjadi pada kasus kematian di Depok yang hanya tercatat 240 kasus (selisih 54 persen) di Kementerian Kesehatan.

"Data yang digunakan, salah satunya untuk menghitung zona resiko daerah oleh Satgas Pusat, mengambil data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat fasilitas untuk data itu memang dikendalikan oleh Pikobar Jawa Barat," ujar  Dadang.

Dualisme data itu dikhawatirkan bakal bermuara pada koordinasi penanganan pandemi yang pelik antara pusat dan daerah.

Dadang meminta agar Pikobar Jawa Barat segera memberi akses rekonsiliasi data sesuai kasus Covid-19 terkini yang dicatat Depok.

Sebab selisih data itu sudah terdeteksi sejak Oktober 2020 dan upaya rekonsiliasi data yang dilakukan oleh Depok dan Kementerian Kesehatan tak kunjung berhasil.

"Kami mohon kepada provinsi dalam hal ini Pikobar untuk memberikan akses. Kalau ini didiamkan secara terus-menerus, gap (selisih) data akan makin tinggi," ujar Dadang.

"Kami hanya meminta provinsi terutama Pikobar memberikan akses kepada pusat. Mari kita gunakan data real-time sesuai kasus yang terjadi di daerah," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Megapolitan
Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Megapolitan
Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Megapolitan
Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Megapolitan
Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Megapolitan
Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Megapolitan
Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X