Sambut Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Wagub DKI: karena Kadang Kebijakan di Botabek Tak Sama

Kompas.com - 07/01/2021, 18:39 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan masyarakat.

Kebijakan ini akan diterapkan pada 11-25 Januari 2021.

Menurut dia, aturan mengenai pembatasan tersebut sudah sesuai dengan keinginan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Apa yang menjadi keputusan kebijakan pusat itu memang menjadi harapan keinginan kami yang memang ingin kami sampaikan," kata Ariza seperti dikutip dari kanal YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Ariza menyambut hal tersebut karena kebijakan mengenai pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 berbeda di setiap daerah, khususnya di wilayah sekitar Jakarta.

"Kadang beberapa daerah Botabek tuh tidak sama kebijakannya," kata Ariza.

Baca juga: Wagub DKI: Kami Terus Sempurnakan Regulasi Penanganan Covid-19

Oleh karenanya, Pemprov DKI Jakarta awalnya menginginkan pemerintah pusat membuat aturan yang menyeragamkan kebijakan pembatasan kegiatan di Jakarta dan sekitarnya.

Keinginan itu terkabul dengan dikeluarkannya pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.

Guna menyesuaikan kebijakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Menurut Ariza, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari pemerintah pusat.

Baca juga: Wagub DKI: PSBB Serentak Jawa-Bali Usulan dari Pemprov Jakarta

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan kegiatan akan diterapkan secara terbatas dengan tujuan untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebutkan, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Megapolitan
Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Megapolitan
Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Megapolitan
Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Megapolitan
Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Megapolitan
Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Megapolitan
Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Megapolitan
Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Megapolitan
Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X