Kompas.com - 07/01/2021, 18:39 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi menunda rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka yang rencananya akan digelar pada awal Januari 2021.

Penundaan itu dituangkan dalam surat edaran nomor 421/112/Disdik yang keluar pada Kamis (7/1/2021), tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang ditandangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Penundaan KBM tatap muka dilakukan lantaran Pemkot mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat di pulau Jawa dan Bali.

Penundaan KBM tatap muka ditegaskan dalam poin ke dua surat edaran tersebut.

"Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan model Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (SPTMT) pada semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 Kota Bekasi yang semula akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2021 ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan Pandemi Covid-19," tulis edaran yang diterima Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: UPDATE 7 Januari: Tambah 2.398 Kasus Covid-19 di Jakarta, 17.382 Orang Masih Dirawat

Sebagai gantinya, pemerintah tetap memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yakni SD dan SMP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam proses pembelajaran jarak jauh, para orangtua murid diharapkan ikut mendampingi anak agar kegiatan belajar bisa berjalan dengan efektif.

Dalam surat edaran juga disebut bahwa peraturan itu sudah berlaku dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Menurut Airlangga, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas. Tujuannya, meminimalkan penularan Covid-19.

Baca juga: 3 Hari Terakhir, Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 275

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang.

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Api Menjalar Perlahan, Narapidana Coba Selamatkan Diri

Cerita Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Api Menjalar Perlahan, Narapidana Coba Selamatkan Diri

Megapolitan
Usai Jalani Perawatan di RS, 1 Napi Korban Kebakaran Kembali ke Lapas Tangerang

Usai Jalani Perawatan di RS, 1 Napi Korban Kebakaran Kembali ke Lapas Tangerang

Megapolitan
Penggugat Polusi Udara Jakarta: Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal, Jangan Sampai Banding Hanya untuk Ego

Penggugat Polusi Udara Jakarta: Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal, Jangan Sampai Banding Hanya untuk Ego

Megapolitan
TMII Mulai Dibuka untuk Wisata, Baru 2 Wahana yang Beroperasi

TMII Mulai Dibuka untuk Wisata, Baru 2 Wahana yang Beroperasi

Megapolitan
Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Megapolitan
Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Megapolitan
XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

Megapolitan
Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Megapolitan
Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Saat Bioskop di Kawasan Blok M Sepi, Penularan Covid-19 Masih Menghantui

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.