[POPULER JABODETABEK]: Pemilik Toko Poster Dirundung Setelah Dituduh Jadi Pemulung Settingan di Blusukan Risma

Kompas.com - 08/01/2021, 06:45 WIB
Doni BK (59), pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Pasar Minggu, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (7/1/2021) siang. Doni disebut sebagai gelandangan yang ditemui Risma beberapa waktu lalu di Jalan Jenderal Sudirman. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJODoni BK (59), pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Pasar Minggu, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (7/1/2021) siang. Doni disebut sebagai gelandangan yang ditemui Risma beberapa waktu lalu di Jalan Jenderal Sudirman.

Total biaya SPP yang belum dilunasi adalah Rp 13 juta. Erlinda memastikan dirinya bukan tidak mau membayar kewajibannya, namun ia tidak mampu membayar karena usahanya terdampak Covid-19.

Merespons kejadian ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia berencana memanggil perwakilan sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

KPAI juga akan meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar, agar siswa yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.

Baca selengkapnya di sini

3. Anies ubah Pergub PSBB transisi Jakarta, disesuaikan dengan pembatasan Jawa-Bali

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pembatasan kegiatan masyarakat.

Pergub tersebut berisi perubahan jadwal periode kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari sebelumnya 3-17 Januari 2021 menjadi 11-25 Januari 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anies Tak Perketat PSBB, Terganjal Pemerintah Pusat?

Perubahan dilakukan untuk menyelaraskan Pergub dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Tidak hanya waktu pelaksanaan, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah Pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas, dengan penyesuaian ini maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

Baca selengkapnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Trilun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Trilun

Megapolitan
Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Megapolitan
6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

Megapolitan
Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Megapolitan
Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.