Serbaneka Selisih Data Covid-19 Depok dan Nasional Saat Pandemi Sudah 10 Bulan

4. Pemprov Jabar tak intervensi, kini didesak beri akses rekonsiliasi data

Ketika niat rekonsiliasi data antara Depok dan nasional hendak dieksekusi, pihak Provinsi Jawa Barat disebut tak memberi akses. Padahal, menurut keterangan Dadang maupun Idris, Pikobar Jawa Barat memegang peran krusial dalam masalah pelaporan data itu.

Akhirnya, selisih data Depok dan nasional terus membengkak sampai sekarang.

"Ketika implementasinya, informasi dari Kemenkes, Pikobar belum memberikan akses. Kami koordinasi dengan satgas provinsi dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaian," ungkap Dadang.

"Kami mohon kepada provinsi dalam hal ini Pikobar untuk memberikan akses. Kalau ini didiamkan secara terus-menerus, gap (selisih) data akan makin tinggi," ujarnya

5. Kebijakan terancam jadi tak akurat

Lantaran penanganan pandemi di Depok dilakukan tak hanya oleh pemerintah kota, tetapi juga oleh provinsi dan pusat, dualisme data itu dikhawatirkan berdampak pada pengambilan kebijakan yang tak akurat.

Dadang memberi contoh, penentuan zona risiko daerah (hijau, kuning, oranye, merah) termasuk kepada Kota Depok yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 RI mengacu pada data pemerintah pusat.

Baca juga: Sengkarut Selisih Kasus Covid-19, Depok Sudah Minta Rekonsiliasi Data Sejak Oktober 2020

Padahal, seperti yang sudah dijelaskan, data pemerintah pusat jauh lebih kecil ketimbang situasi sebetulnya yang dipantau langsung oleh Pemerintah Kota Depok secara real-time, dan tidak mencerminkan situasi wabah terkini.

"Bereskan dulu, rekonsiliasi data pusat dan daerah agar lebih akurat. Karena pusat menghitung zona resiko daerah dengan data yang lebih sedikit dibanding yang real-time," kata Dadang.

"Kami hanya meminta provinsi terutama Pikobar memberikan akses kepada pusat. Mari kita gunakan data real-time sesuai kasus yang terjadi di daerah," lanjutnya.