Kompas.com - 08/01/2021, 17:32 WIB
Ilustrasi digitalisasi bagi UMKM. DOK. SHUTTERSTOCKIlustrasi digitalisasi bagi UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mendesak pemerintah agar menyediakan infrastruktur digital guna mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Diana, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang digital. Terlebih dengan adanya pandemi yang memaksa pelaku usaha beradaptasi secara cepat.

"Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi, karena populasinya lebih dari 267 juta jiwa dan jumlah generasi milenial yang cukup dominan, sekitar 60 persen dari jumlah penduduk. Potensi ini yang dilihat juga oleh Kadin," kata Diana kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Kadin DKI Berkeberatan dengan PPKM 11-25 Januari 2021

Namun, Diana berpesan agar penyediaan infrastruktur digital tak hanya berpusat di perkotaan, melainkan juga menyentuh area pedesaan.

"Walaupun pada awalnya terkesan sulit namun saat ini saya sudah dapat melihat bahwa dunia usaha sudah mulai terbiasa dengan sebuah tatanan ekonomi digital yang baru," tutur Diana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas. Tujuannya, meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan Polisi dan TNI Awasi WFO 25 Persen Saat PPKM

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Guna menyesuaikan aturan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Baca juga: Anies Sudah Tanda Tangan Pergub soal PPKM Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah Pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas, dengan penyesuaian ini maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

"Yang makan di tempat tadinya 50 persen sekarang 25 persen. Ini kami sesuaikan semua," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X