Kompas.com - 08/01/2021, 17:32 WIB
Ilustrasi digitalisasi bagi UMKM. DOK. SHUTTERSTOCKIlustrasi digitalisasi bagi UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mendesak pemerintah agar menyediakan infrastruktur digital guna mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Diana, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang digital. Terlebih dengan adanya pandemi yang memaksa pelaku usaha beradaptasi secara cepat.

"Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi, karena populasinya lebih dari 267 juta jiwa dan jumlah generasi milenial yang cukup dominan, sekitar 60 persen dari jumlah penduduk. Potensi ini yang dilihat juga oleh Kadin," kata Diana kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Kadin DKI Berkeberatan dengan PPKM 11-25 Januari 2021

Namun, Diana berpesan agar penyediaan infrastruktur digital tak hanya berpusat di perkotaan, melainkan juga menyentuh area pedesaan.

"Walaupun pada awalnya terkesan sulit namun saat ini saya sudah dapat melihat bahwa dunia usaha sudah mulai terbiasa dengan sebuah tatanan ekonomi digital yang baru," tutur Diana.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas. Tujuannya, meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Libatkan Polisi dan TNI Awasi WFO 25 Persen Saat PPKM

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Guna menyesuaikan aturan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Baca juga: Anies Sudah Tanda Tangan Pergub soal PPKM Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah Pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas, dengan penyesuaian ini maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

"Yang makan di tempat tadinya 50 persen sekarang 25 persen. Ini kami sesuaikan semua," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Megapolitan
TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Megapolitan
Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Megapolitan
Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Megapolitan
Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Megapolitan
Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Megapolitan
Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Megapolitan
4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X