Kompas.com - 11/01/2021, 17:08 WIB
Pekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 30.137 pekerja terkena PHK dan 132.279 pekerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 30.137 pekerja terkena PHK dan 132.279 pekerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya menurunkan 2.000 personel Satpol PP untuk mengawasi jalannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan 11-25 Januari 2021.

"PSBB yang ditugaskan dari kami jumlahnya hampir 2.000 personel," tutur Arifin saat dihubungi melalui telepon, Senin (11/1/2021).

Arifin mengatakan, pengawasan dititikberatkan pada protokol kesehatan penggunaan masker di tengah masyarakat pada pagi hari.

Baca juga: Jakarta Kembali PSBB, Begini Aturan Baru untuk Usaha Pariwisata

Menjelang siang, lanjut Arifin, akan digeser dengan prioritas pengawasan pada perkantoran.

Dalam aturan Keputusan Gubernur, karyawan yang bekerja di kantor dibatasi 25 persen dari jumlah keseluruhan.

"Pengawasan terhadap restoran mulai jam makan siang dan jam makan sore menjelang malam," ujar Arifin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun untuk penindakan, lanjut Arifin, dilandaskan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020.

"Dan ada yang diatur dengan lebih detail di keputusan Kepala Dinas, SKPD masing-masing," ujar Arifin.

Baca juga: Hari Pertama PPKM di Jakarta, Penumpang Ojek Online Berkurang 30-40 Persen

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali dilakukan PSBB secara ketat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam Kepgub yang ditandatangani Anies 7 Januari 2021 tersebut disebutkan jangka waktu PSBB mengikuti kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 11-25 Januari 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Megapolitan
Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Megapolitan
Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Megapolitan
Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Megapolitan
Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

Megapolitan
Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Megapolitan
Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Megapolitan
UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

Megapolitan
Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.