Satpol PP DKI Minta Karyawan Laporkan Kantor yang Langgar Aturan WFO 25 Persen

Kompas.com - 11/01/2021, 17:20 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin meminta agar karyawan yang mengetahui perusahaannya melanggar ketentuan bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25 persen melapor ke Pemprov DKI Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung.

"Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh," ujar Arifin saat dihubungi melalui telepon, Senin (11/1/2021).

Arifin mengatakan, setiap perkantoran baik milik swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun instansi pemerintahan wajib menerapkan WFO 25 persen.

Baca juga: Jakarta Kembali PSBB, Begini Aturan Baru untuk Usaha Pariwisata

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Namun, kata Arifin, ada pengecualian untuk perkantoran yang dikategorikan dalam sektor esensial.

"Sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen, esensial boleh 100 persen," kata Arifin.

Adapun sektor esensial yang dimaksud dalam Kepgub Nomor 19 Tahun 2021 adalah sektor energi, komunikasi dan informasi teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan obyek vital nasional.

Sektor esensial lainnya berkaitan dengan tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar, toko swalayan, minimarket, dan toko kelontong.

Baca juga: Satpol PP DKI Kerahkan 2.000 Personel Awasi Penerapan PSBB Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali dilakukan PSBB secara ketat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam Kepgub yang ditandatangani Anies pada 7 Januari 2021 itu disebutkan bahwa jangka waktu PSBB mengikuti kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada 11-25 Januari 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Viral 2 Pengemudi Ojek Online Masuk Tol Angke 1, Polisi: Ngakunya Tersasar, Sudah Ditilang

Viral 2 Pengemudi Ojek Online Masuk Tol Angke 1, Polisi: Ngakunya Tersasar, Sudah Ditilang

Megapolitan
Loloskan Kendaraan di Check Point Cikarang Barat, Polisi: Pasti Terjaring di Penyekatan Berikutnya

Loloskan Kendaraan di Check Point Cikarang Barat, Polisi: Pasti Terjaring di Penyekatan Berikutnya

Megapolitan
Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Megapolitan
Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Megapolitan
Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Megapolitan
Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Megapolitan
Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Megapolitan
Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Megapolitan
Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Megapolitan
Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Mal Diprediksi Ramai pada 'Masa Kritis' 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Mal Diprediksi Ramai pada "Masa Kritis" 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X