Kompas.com - 11/01/2021, 17:20 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin meminta agar karyawan yang mengetahui perusahaannya melanggar ketentuan bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25 persen melapor ke Pemprov DKI Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung.

"Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh," ujar Arifin saat dihubungi melalui telepon, Senin (11/1/2021).

Arifin mengatakan, setiap perkantoran baik milik swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun instansi pemerintahan wajib menerapkan WFO 25 persen.

Baca juga: Jakarta Kembali PSBB, Begini Aturan Baru untuk Usaha Pariwisata

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Namun, kata Arifin, ada pengecualian untuk perkantoran yang dikategorikan dalam sektor esensial.

"Sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen, esensial boleh 100 persen," kata Arifin.

Adapun sektor esensial yang dimaksud dalam Kepgub Nomor 19 Tahun 2021 adalah sektor energi, komunikasi dan informasi teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan obyek vital nasional.

Sektor esensial lainnya berkaitan dengan tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar, toko swalayan, minimarket, dan toko kelontong.

Baca juga: Satpol PP DKI Kerahkan 2.000 Personel Awasi Penerapan PSBB Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali dilakukan PSBB secara ketat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam Kepgub yang ditandatangani Anies pada 7 Januari 2021 itu disebutkan bahwa jangka waktu PSBB mengikuti kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada 11-25 Januari 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Megapolitan
Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Megapolitan
Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Megapolitan
Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Megapolitan
Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X