Kompas.com - 11/01/2021, 20:05 WIB
Petugas kebersihan membersihkan meja di Mal Senayan City, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau PSBB pengetatan yang mulai diterapkan 14 September ini oleh Pemprov DKI Jakarta, mal atau pusat perbelanjaan tetap diizinkan beroperasi dengan kapasitas wajib maksimal 50 persen dari kapasitas bersangkutan. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPetugas kebersihan membersihkan meja di Mal Senayan City, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau PSBB pengetatan yang mulai diterapkan 14 September ini oleh Pemprov DKI Jakarta, mal atau pusat perbelanjaan tetap diizinkan beroperasi dengan kapasitas wajib maksimal 50 persen dari kapasitas bersangkutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pembatasan kegiatan bagi pusat perbelanjaan, khususnya di DKI Jakarta, akan membuat tingkat kunjungan turun signifikan.

Padahal, selama 10 bulan penerapan pembatasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Covid-19, pengelola pusat perbelanjaan terus mengalami defisit.

Selain itu, aturan baru mengenai pembatasan kegiatan operasional hanya sampai pukul 19.00, disebut akan membuat pusat perbelanjaan kehilangan waktu puncak atau peak hour pengunjung.

"Jadi dengan pembatasan ini, maka pusat perbelanjaan akan kehilangan salah satu waktu puncak atau peak hour kunjungan dari pengunjung," kata Alphonzus kepada Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Alphonzus juga menyayangkan pembatasan hanya dilakukan terhadap pusat perbelanjaan. Sebab menurut dia, pusat perbelanjaan selama ini menunjukkan keseriusan serta komitmen dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali, Pusat Perbelanjaan Tutup Pukul 19.00

Dia menyebut, sejak awal pusat perbelanjaan telah memberlakukan protokol kesehatan secara berlapis yang dilakukan oleh pengelola maupun penyewa.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa Pusat Perbelanjaan adalah salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi," ucap Alphonzus.

Karena itu, Alphonzus berharap pembatasan disertai dengan penegakan aturan yang konsisten. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka pembatasan menjadi tidak efektif dan sia-sia.

"Supaya pembatasan tidak menjadi sia-sia padahal sudah mengambil risiko dengan terhambatnya kembali pemulihan ekonomi," tutur dia.

Baca juga: Agar PPKM Efektif, Pemprov Banten Gandeng 2 Provinsi Lain

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali PSBB secara ketat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya peraturan mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam kepgub yang ditandatangani Anies pada 7 Januari 2021 itu disebutkan, jangka waktu PSBB mengikuti kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni 11-25 Januari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Megapolitan
Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Megapolitan
Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Megapolitan
Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Megapolitan
Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Megapolitan
Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Megapolitan
Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Megapolitan
Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Megapolitan
Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Pemprov Banten Buka-bukaan soal Polemik Tugu Pamulang yang Habiskan Rp 300 Juta

Megapolitan
Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Megapolitan
Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Megapolitan
Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X