Kilas Balik Sidang Praperadilan Rizieq, dari Keberatan Kuasa Hukum hingga Pembelaan Polisi

Kompas.com - 12/01/2021, 09:32 WIB
Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ARizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang putusan praperadilan tersangka kasus kerumunan Rizieq Shihab akan digelar pada Selasa (12/1/2021) pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada Desember 2020, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan di kediamannya pada 14 November 2020.

Kerumunan terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Rizieq kemudian mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka dirinya.

Berikut kilas balik sidang praperadilan yang telah berlangsung.

Baca juga: Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab Akan Diputuskan Siang Ini

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Rizieq prematur

Sidang perdana praperadilan Rizieq Shihab dilaksanakan pada Senin (4/1/2021) dan dihadiri oleh tim kuasa hukum dari pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalam sidang itu, tim kuasa hukum mempertanyakan alasan pihak kepolisian menjerat Rizieq dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

Mereka mengeklaim bahwa tidak ada orang yang melakukan tindak pidana karena dihasut oleh klien mereka.

Selain itu, menurut perwakilan tim kuasa hukum Rizieq, Alamsyah Hanafiah, Pasal 160 KUHP merupakan delik materiil yang harus dibuktikan.

"Polisi harus buktikan bahwa ada orang yang memang melakukan tindak pidana akibat dihasut oleh Habib Rizieq, dan sudah diputus perkaranya," ujar Alamsyah di PN Jakarta Selatan pada Senin pekan lalu.

Pasal 160 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq Sebut Bukti Polisi Tak Lengkap di Sidang Praperadilan, Ini Tanggapan Polda Metro

Alamsyah juga menilai, keputusan pihak kepolisian untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka merupakan langkah prematur karena Rizieq tidak diperiksa terlebih dahulu.

"Semestinya polisi sidik dulu, baru menetapkan Rizieq sebagai tersangka setelah ada pembuktian, ada keterangan. Penetapan tersangka ini prematur," ujarnya.

Polisi menetapkan Rizieq sebagai tersangka pada 12 Desember 2020 setelah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.

Polisi telah berupaya memanggil pemimpin FPI tersebut untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak dua kali, tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

Megapolitan
PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

Megapolitan
Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Megapolitan
3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

Megapolitan
Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Megapolitan
4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

Megapolitan
Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Megapolitan
UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Megapolitan
Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Megapolitan
Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Megapolitan
Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X