Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung DPRD DKI Ditutup 2 Pekan, Anggota Dewan Merasa Sulit Bekerja

Kompas.com - 12/01/2021, 20:40 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta yang ditutup selama dua pekan membuat anggota Dewan kesulitan untuk bekerja menggelar rapat-rapat kerja.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang menilai ketidaknyamanan proses kerja dewan karena kantornya ditutup akibat Covid-19.

"Ini sebenarnya agak sedikit kurang enak aja," kata Iman saat dihubungi melalui telepon, Selasa (12/1/2021).

Iman mengatakan, beberapa halangan di antaranya disebutkan soal pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang biasanya digelar secara tatap muka.

Baca juga: Pandemi Memburuk, Pimpinan DPRD DKI Minta Pemprov DKI Terapkan Perda Covid-19

Kini agenda-agenda rapat tatap muka tersebut harus dilaksanakan dengan virtual dan bisa memakan waktu lebih karena proses penyiapan rapat virtual.

"Sedikit banyak ada halangan lah, awalnya kita bisa mendapat informasi memanggil SKPD lebih cepat akhirnya kita berproses lewat WA atau zoom," ucap Iman.

Itulah sebabnya, kata politikus Gerindra ini, dia menginginkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan serentak se Jawa-Bali bisa mengakhiri polemik Covid-19 di Jakarta.

Pasalnya, apabila kasus tidak menurun akan tetap berdampak pada aktivitas DPRD jika ada orang-orang di lingkungan DPRD DKI kembali terpapar.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Sebut Tunggu Hasil Uji Klinis

"Sejak tahun baru kita lockdown, kita berharap dengan PSBB kemabli ketat mudahan bisa jadi yang terakhir," ujar Iman.

Dia juga setuju apabila PSBB terus diperpanjang hingga benar-benar tuntas, agar tidak mengganggu proses kerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

"Saya setuju kalau bisa diperpanjang dua kali lipat juga enggak apa-apa tapi tuntas, jangan tanggung-tanggung," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menutup sementara Gedung DPRD DKI Jakarta selama dua pekan lebih sampai dengan 18 Januari 2021.

"Mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 (Januari 2021) ya, itu akan saya lockdown kantor DPRD," ujar Pras saat konferensi pers di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/1/2021).

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan semua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk menutup sementara kantor DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya dalam waktu dekat, kata Pras, terdapat tujuh orang terpapar Covid-19 yang disebabkan dari klaster DPRD DKI Jakarta.

"Sudah ada beberapa tujuh anggota DPRD terpapar, 1 Plt Sekwan, 3 PJLP, 1 Supir dan 2 staf saya dengan staf istri saya," ucap Pras.

Politikus PDI-P ini kemudian mengambil kebijakan agar seluruh gedung dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan.

Kebijakan itu, lanjut Pras, semata-mata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

"Untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini saya mengambil satu sikap untuk (menutup kantor DPRD) Jakarta," ucap Pras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com