Kompas.com - 12/01/2021, 21:11 WIB
Tim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOTim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah mengatakan, pihaknya akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terkait persidangan praperadilan kliennya.

Menurut dia, sidang praperadilan seharusnya dipimpin oleh majelis hakim bukan hakim tunggal.

“Yang kita uji itu KUHP, hakim tunggal mengadili perkara praperadilan karena perkara praperadilan itu adalah final sehingga hakimnya harus majelis, supaya ditemukan rasa keadilan,” ujar Alamsyah kepada wartawan seusai pembacaan putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2021) sore.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab

Alamsyah menyebutkan, hakim tunggal bisa berpotensi bertindak semaunya karena hanya sendiria memimpin persidangan.

Ia menilai, hakim tunggal dalam persidangan praperadilan kliennya mengesampingkan pendapat saksi ahli dan saksi fakta.

“Kami masih tunggu kelonggaran, mungkin minggu-minggu depan (uji materi) karena kita kan masih banyak kerjaan untuk dampingi para tersangka lain,” ujar Alamsyah.

Alamsyah menilai penolakan permohonan praperadilan kliennya oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti adalah keputusan yang menyesatkan.

Ia menilai hakim telah menggabungkan pasal 93 UU Kekarantinaan yang bersifat lex spesialis dan pasal 160 KUHP yang bersifat undang-undang umum.

“Maka kami bependapat putusan hakim tunggal itu sesat, menyesatkan karena menggabungkan UU lex specialis dengan UU lex generalis,” ujar Alamsyah.

Baca juga: Praperadilan Rizieq Shihab Ditolak, Kuasa Hukum: Putusan Menyesatkan

Menurut dia, penggabungan antara UU khusus dan UU Umum dilarang sejak zaman dahulu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Hingga April, 93.000-an Warga Kota Bogor Kelompok Prioritas Sudah Divaksin

Megapolitan
Kejar Sampai ke Riau, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita 5,9 Kilogram Sabu dalam Kemasan Teh

Kejar Sampai ke Riau, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita 5,9 Kilogram Sabu dalam Kemasan Teh

Megapolitan
Keluh Kesah Pekerja PO Bus soal Larangan Mudik Lebaran, Mencoba Maklum meski Kecewa

Keluh Kesah Pekerja PO Bus soal Larangan Mudik Lebaran, Mencoba Maklum meski Kecewa

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Polisi Masih Selidiki Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Megapolitan
Anggota TNI dan Polri Dikeroyok di Kebayoran Baru, Keterlibatan Oknum Diusut

Anggota TNI dan Polri Dikeroyok di Kebayoran Baru, Keterlibatan Oknum Diusut

Megapolitan
Kelompok Pemuda Dua RW di Tebet Bentrok, Satu Orang Kena Bacok

Kelompok Pemuda Dua RW di Tebet Bentrok, Satu Orang Kena Bacok

Megapolitan
Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Sering Perang Sarung Saat Sahur dan Bikin Resah, 18 Remaja Diamankan Polisi

Megapolitan
Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X