Pernyataan Kubu Rizieq Usai Praperadilan Ditolak, Pertanyakan Hakim Tunggal dan Putusan Sesat

Kompas.com - 13/01/2021, 07:24 WIB
Tim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOTim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore.

Putusan menyesatkan

Tak hanya itu, Alamsyah menilai permohonan praperadilan kliennya yang ditolak oleh Sahyuti adalah keputusan yang menyesatkan.

Ia menjelaskan, hakim telah menggabungkan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat lex spesialis dan Pasal 160 KUHP yang bersifat undang-undang umum.

“Maka kami bependapat putusan hakim tunggal itu sesat, menyesatkan karena menggabungkan UU lex specialis dengan UU lex generalis,” ucap Alamsyah.

Menurut dia, penggabungan antara UU khusus dan UU umum dilarang sejak dahulu.

Oleh sebab itu, lanjut Alamsyah, polisi tidak bisa menggabungkan peristiwa pidana khusus ke dalam pidana umum kemudian menahan tersangka.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Kubu Rizieq Shihab Bakal Ajukan Uji Materi ke MK

“Menurut teori hukum selama ini, bila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana pada seseorang, maka diambil delik umum dan delik khusus, maka yang diambil delik khusus, delik umum dikesampingkan, tapi ini (kasus Rizieq Shihab) enggak,” ujar Alamsyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alamsyah juga menilai bahwa Sahyuti tidak mempertimbangkan gugatan pihaknya yang sangat prinsipal, yakni penetapan Rizieq Shihab terkait Pasal 216 KUHP.

Adapun Pasal 216 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000."

Alamsyah pun kembali mempertanyakan penetapan Rizieq Shihab dengan Pasal 216 KUHP.

“Apakah boleh menetapkan tersangka Pasal 216 tanpa ayat, apakah tidak dibolehkan, itu kan harus diadili, harus dipertimbangkan dahulu. Kita tak masalah dia gugat kita, tapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya, itu juga tak sependapat dengan kami begitu juga dengan pakar,” tambah Alamsyah.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Kota Bekasi Dibagi Menjadi 6 Waktu

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Kota Bekasi Dibagi Menjadi 6 Waktu

Megapolitan
Saat Tetangga Bantu Daftarkan Pasien Covid-19 agar Dapat Suplai Makanan Saat Isolasi Mandiri

Saat Tetangga Bantu Daftarkan Pasien Covid-19 agar Dapat Suplai Makanan Saat Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar, Petugas Awalnya Mengira Bangkai Kucing

Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar, Petugas Awalnya Mengira Bangkai Kucing

Megapolitan
Anies: Meski Sudah Divaksin Dua Kali, Harus Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Anies: Meski Sudah Divaksin Dua Kali, Harus Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Pengawasan Perseorangan Wajib Sudah Divaksin di Jakarta Akan Jadi Beban Pengelola Usaha

Megapolitan
Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Mahasiswa Kuliah Online, Mes UBM di Pademangan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Polisi Panggil Satpam GBK yang Diduga Keroyok Mahasiswa

Megapolitan
Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Anies: Perpanjangan PPKM Level 4, Tidak Ada Aturan yang Baru

Megapolitan
Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Tanah Longsor di Pasir Putih Sawangan Depok, Nihil Korban Jiwa

Megapolitan
Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Mantan Ajudan Pribadi Kenang Soerjadi Soedirja sebagai Sosok Mengayomi

Megapolitan
Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Warga Bekasi Tak Bisa Ikut Vaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain, Ini Komentar Disdukcapil

Megapolitan
Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Saat Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi…

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soerdija Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Megapolitan
Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Jadi Warga Binaan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X