Pernyataan Kubu Rizieq Usai Praperadilan Ditolak, Pertanyakan Hakim Tunggal dan Putusan Sesat

Kompas.com - 13/01/2021, 07:24 WIB
Tim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOTim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab memberikan keterangan pers di sela-sela sidang praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta pada Rabu (6/1/2021) sore.

Putusan menyesatkan

Tak hanya itu, Alamsyah menilai permohonan praperadilan kliennya yang ditolak oleh Sahyuti adalah keputusan yang menyesatkan.

Ia menjelaskan, hakim telah menggabungkan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat lex spesialis dan Pasal 160 KUHP yang bersifat undang-undang umum.

“Maka kami bependapat putusan hakim tunggal itu sesat, menyesatkan karena menggabungkan UU lex specialis dengan UU lex generalis,” ucap Alamsyah.

Menurut dia, penggabungan antara UU khusus dan UU umum dilarang sejak dahulu.

Oleh sebab itu, lanjut Alamsyah, polisi tidak bisa menggabungkan peristiwa pidana khusus ke dalam pidana umum kemudian menahan tersangka.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Kubu Rizieq Shihab Bakal Ajukan Uji Materi ke MK

“Menurut teori hukum selama ini, bila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana pada seseorang, maka diambil delik umum dan delik khusus, maka yang diambil delik khusus, delik umum dikesampingkan, tapi ini (kasus Rizieq Shihab) enggak,” ujar Alamsyah.

Alamsyah juga menilai bahwa Sahyuti tidak mempertimbangkan gugatan pihaknya yang sangat prinsipal, yakni penetapan Rizieq Shihab terkait Pasal 216 KUHP.

Adapun Pasal 216 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000."

Alamsyah pun kembali mempertanyakan penetapan Rizieq Shihab dengan Pasal 216 KUHP.

“Apakah boleh menetapkan tersangka Pasal 216 tanpa ayat, apakah tidak dibolehkan, itu kan harus diadili, harus dipertimbangkan dahulu. Kita tak masalah dia gugat kita, tapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya, itu juga tak sependapat dengan kami begitu juga dengan pakar,” tambah Alamsyah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Tewas di Apartemen Kemayoran, Sempat Minta Tolong Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa

Mahasiswa Tewas di Apartemen Kemayoran, Sempat Minta Tolong Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Camat Megamendung: Rizieq Shihab yang Bertanggung Jawab atas Kerumunan di Ponpes

Camat Megamendung: Rizieq Shihab yang Bertanggung Jawab atas Kerumunan di Ponpes

Megapolitan
Kisah Dudung Abdurrachman, Ingin Jadi Perwira TNI Setelah Kue Dagangannya Ditendang Tentara

Kisah Dudung Abdurrachman, Ingin Jadi Perwira TNI Setelah Kue Dagangannya Ditendang Tentara

Megapolitan
Anggap Polisi Tak Serius Tangani Kasus Pemerkosaan Wanita Tunarungu, Kuasa Hukum Ancam Lapor ke Propam

Anggap Polisi Tak Serius Tangani Kasus Pemerkosaan Wanita Tunarungu, Kuasa Hukum Ancam Lapor ke Propam

Megapolitan
Permudah Akses Sepeda Nonlipat, MRT Jakarta Perbaiki Fasilitas di Tiga Stasiun

Permudah Akses Sepeda Nonlipat, MRT Jakarta Perbaiki Fasilitas di Tiga Stasiun

Megapolitan
Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru, Sisa Bercak Darah Masih Terlihat

Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru, Sisa Bercak Darah Masih Terlihat

Megapolitan
Kasatpol PP Kabupaten Bogor Akui Laporkan Rizieq Shihab ke Kepolisian karena Sebabkan Kerumunan

Kasatpol PP Kabupaten Bogor Akui Laporkan Rizieq Shihab ke Kepolisian karena Sebabkan Kerumunan

Megapolitan
Polisi Periksa Suami Istri Pemilik Rumah Sumber Api di Kebakaran Taman Sari

Polisi Periksa Suami Istri Pemilik Rumah Sumber Api di Kebakaran Taman Sari

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Olah TKP Selidiki Penyebab Kebakaran di Tamansari

Polisi Akan Gelar Olah TKP Selidiki Penyebab Kebakaran di Tamansari

Megapolitan
Kebakaran di Tamansari, Tiga Titik Dijadikan Tempat Pengungsian

Kebakaran di Tamansari, Tiga Titik Dijadikan Tempat Pengungsian

Megapolitan
Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman dan Keberanian Ambil Keputusan yang Picu Kontroversi

Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman dan Keberanian Ambil Keputusan yang Picu Kontroversi

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Dugaan Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru

Megapolitan
Saksi soal Acara Rizieq Shihab di Megamendung, Banyak yang Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak

Saksi soal Acara Rizieq Shihab di Megamendung, Banyak yang Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak

Megapolitan
Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Megapolitan
Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X