Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI Sebut Hotel, Restoran, dan Perkantoran Sudah Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 13/01/2021, 20:01 WIB
Rosiana Haryanti,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi para pelaku usaha yang telah menerapkan aturan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dimulai 11 Januari 2021.

Menurut dia, penanggung jawab hotel, restoran, dan perkantoran sudah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama dua hari pelaksanaan PPKM.

"Dua-tiga hari kami lihat ada disiplin yang baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi dan memutus mata rantai (penularan Covid-10)," kata Ariza, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Data Wagub DKI: Tambah 3.476 Kasus Covid-19 di Jakarta, Angka Tertinggi Selama Pandemi

Dia menyampaikan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi (Disnakertrans) telah melakukan monitoring terhadap 243 perkantoran di Jakarta, selama dua hari pelaksanaan PPKM.

Dari jumlah tersebut, Disnakertrans telah menutup sementara 163 perkantoran di Jakarta. Penutupan dilakukan selama tiga hari.

Penutupan dikarenakan ada karyawan yang terkonfirmasi Covid-19 di 162 perkantoran.

Selain itu, Disnakertrans juga menutup satu perkantoran yang melanggar protokol kesehatan mengenai pembatasan jumlah karyawan.

"Jadi kami berterima kasih ke pihak perkantoran, hotel, resto, dan pelaku usaha diberlakukannya PSBB ini sejak tanggal 11 ini," kata Ariza.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Memburuk, Tempat Tidur ICU di Jakarta Terisi 85 Persen, Isolasi 86 Persen

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah sebelumnya mengatakan, tingkat ketaatan perkantoran pada masa pembatasan kali ini sudah cukup tinggi.

Sebab biasanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perkantoran adalah jumlah kapasitas karyawan yang melebihi ketentuan.

Namun kali ini pihaknya hanya menemukan satu perusahaan yang melanggar protokol kesehatan.

"Ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan dari perusahaan atau perkantoran sudah demikian tinggi," ucap Andri.

Selama PPKM, perkantoran wajib menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75 persen dari kapasitas kantor.

Sementara sisanya, yakni 25 persen karyawan diperbolehkan bekerja di kantor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Megapolitan
Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Megapolitan
UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi 'Offline' di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi "Offline" di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Megapolitan
Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com