Gubernur Banten: Ada Sanksi Denda hingga Pidana bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/01/2021, 12:43 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim KOMPAS.com/RASYID RIDHOGubernur Banten Wahidin Halim

TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan, semua masyarakat di Banten wajib menjalani vaksinasi Covid-19. Dia menegaskan, akan ada sanksi denda hingga pidana bagi orang-orang yang menolak vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.

"Kemarin kita sudah dengarkan bahwa hukumnya wajib, berdasarkan pernyataan Presiden (Joko Widodo) karena sudah ada undang-undangnya. Ada tiga UU yang menegaskan soal itu Ada pidananya, ada sanksi dendanya, sudah jelas itu," kata Wahidin, Kamis (14/1/2021).

Kendati demikian, Wahidin tidak menjelaskan secara rinci undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian sanksi tersebut.

Baca juga: Vaksinasi di Tangerang Sempat Ricuh, Gubernur Banten dan Wartawan Bersitegang

Dia juga tidak menjelaskan apakah Provinsi Banten akan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal kewajiban vaksinasi dan pemberian sanksi yang dimaksud.

"Kalau pendekatannya dia enggak mau ya sudab jelas undang-undangnya. Penegak (hukumnya) ada kapolda," kata Wahidin.

Pemerintah Provinsi Banten akan mulai melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada 15 Januari 2021 atau Jumat besok. Mereka yang divaksinasi pada tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan

Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sudah menerima 14.560 dosis vaksin jenis Sinovac asal China.

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten dan Tangerang Selatan yang beratasan dengan Jakarta diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19. Tangerang Selatan diperkirakan mendapatkan 8.901 dosis vaksin. Kota Serang mendapat 3.800 dosis.

Baca juga: Terkendala Usia, Gubernur Banten Tak Bisa Menjalani Vaksinasi Covid-19

Enam kabupaten/kota lainnya baru akan mendapatkan vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

Megapolitan
Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

Megapolitan
Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Megapolitan
Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

Megapolitan
Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

Megapolitan
Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

Megapolitan
Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

Megapolitan
Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

Megapolitan
Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X