37 Kantor di Jakpus Disidak Selama PPKM, Separuhnya Langgar Prokes

Kompas.com - 15/01/2021, 16:19 WIB
Satpol PP Jakarta Timur telah memberikan teguran tertulis kepada beberapa kantor yang masih belum menaati peraturan PPKM. DOK. SATPOL PP JAKARTA TIMURSatpol PP Jakarta Timur telah memberikan teguran tertulis kepada beberapa kantor yang masih belum menaati peraturan PPKM.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat telah melakukan inspeksi mendadak ( sidak) ke sejumlah perkantoran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam lima hari terakhir ada 37 perkantoran yang telah disidak.

Kasie Pengawasan Suku Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, Kartika Lubis mengatakan, sidak ini sudah dimulai sejak awal pemberlakuan PPKM pada 11 Januari lalu.

"Sejak tanggal 11 Januari kemarin ada 37 perusahaan/perkantoran yang kita sidak. Kami ingin memastikan mereka mematuhi Pergub Nomor 3 tahun 2021," kata Kartika Lubis, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Awas, Minggu Depan Ada Sidak PPKM di Depok

Dari puluhan perusahaan yang bergerak bidang esensial dan non-esensial yang disidak, ditemukan hampir setengahnya melanggar protokol kesehatan (prokes). Perusahaan yang melanggar protokol kesehatan itu pun diberikan sanksi teguran tertulis.

"Dari 37 itu ada 15 yang kami berikan sanksi secara terulis. Pelanggarannya macam-macam, tapi secara keseluruhan melanggar protokol kesehatan," katanya.

Kartika mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan sesuai Pergub Nomor 3 Tahun 2021. Sebab saat ini angka kasus Covid-19 masih tinggi.

"Tentunya harapan kami untuk selalu mematuhi aturan yang ada dan terus menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai pelanggaran sekecil apapun justru meningkatkan kasus Covid-19," ucapnya

Seluruh perkantoran di wilayah DKI Jakarta wajib menerapkan pembatasan karyawan mulai 11-25 Januari 2020. Hanya 25 persen karyawan yang boleh bekerja dari kantor, sementara 75 persen diwajibkan bekerja dari rumah.

Aturan tersebut berlaku untuk perkantoran milik swasta, BUMN/BUMD, juga perkantoran pemerintah. Sementara, sektor-sektor esensial seperti sektor kesehatan, pangan, energi, keuangan, hingga perbankan bisa beroperasi 100 persen tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan itu dilakukan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Aturan pembatasan itu terbit sesuai arahan pemerintah pusat yang mengumumkan PPKM di Jawa dan Bali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Megapolitan
2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

Megapolitan
Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Megapolitan
Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Megapolitan
Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X