Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Kompas.com - 15/01/2021, 21:44 WIB
Tria Sutrisna,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan tidak mempermasalahkan penggunaan gedung sekolah sebagai tempat pendistribusian bantuan sosial tunai (BST).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan Taryono, terdapat sejumlah gedung sekolah yang dimanfaat sebagai lokasi pembagian BST kepada masyarakat.

Pemanfaatan gedung sekolah dilakukan karena cukup luas untuk menampung banyak orang dan memungkinkan para penerima menjaga jarak fisik.

"Prinsipnya saya setuju. Saat ini sekolah tidak digunakan untuk belajar tatap muka," ujar Taryono kepada Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Penerima BST di Kota Tangerang Menurun Sebanyak 32.417 Orang

Kendati demikian, Taryono mengimbau kepada pihak kelurahan dan kecamatan, termasuk juga PT Pos sebagai penyalur untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi penularan Covid-19 saat proses pendistribusian BST di area sekolah.

"Catatannya, pertama harus memenuhi protokol keaehatan Covid-19. Kedua, setelah kegiatan agar dilakukan penyemprotan disinfektan," pungkasnya.

Untuk diketahui, BST di wilayah Tangerang Selatan tak disalurkan secara door to door. Penerima diminta mengambil bantuan tersebut di lokasi yang sudah ditentukan di masing-masing kecamatan.

Baca juga: Warga Tangsel Diimbau Tak Gunakan BST untuk Beli Rokok, Bensin hingga Pulsa Internet

Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman menjelaskan, langkah tersebut dilakukan karena minimnya sumber daya manusia (SDM) dari pihak PT Pos untuk menyalurkan BST.

Sementara jumlah penerima bantuan uang tunai senilai Rp 300.000 di wilayah Tangerang Selatan terbilang cukup banyak.

"Kami tetap mendorong agar pihak penyalur, dalam hal ini PT Pos Indonesia persero cabang Tangerang Selatan untuk menyalurkan door to door. Namun terkendala teknis, seperti jumlah SDM PT Pos," ujar Wahyu, Jumat (15/1/2021).

Faktor lain yang juga menjadi kendala pendistribusian BST di Tangerang Selatan secara door to door adalah banyaknya alamat penerima yang tidak lengkapnya.

Kondisi tersebut menyulitkan petugas untuk mengirimkan bantuan tersebut secara langsung ke tempat tinggal penerima.

"Alamat penerima kurang lengkap. Sebagian besar tidak pakai nomor rumah, dan tenggat waktu salur yang terbatas. Tentu harus ada opsi-opsi lain yang tidak mengorbankan keluarga penerima manfaat," kata Wahyu.

Adapun lokasi yang digunakan sebagian besar adalah gedung-gedung sekolah, karena belum ada aktivitas belajar mengajar selama pandemi Covid-19.

Menurut Wahyu, PT Pos berkoordinasi dengan pengurus lingkungan untuk mengantarkan undangan berisi jadwal dan lokasi pengambilan BST.

Pengaturan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan saat proses pengambilan bantuan.

Sampai saat ini, pendistribusian BST dari Kementerian Sosial RI di wilayah Tangerang Selatan sudah terealisasi hingga 72 persen.

Dari 90.173 keluarga yang terdaftar sebagai penerima, baru 72 persen atau sekitar 64.900 keluarga yang mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com