Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Kompas.com - 20/01/2021, 08:17 WIB

Singgih Wiryono,

Sandro Gatra

Tim Redaksi

Singgih Wiryono

Penulis

Sandro Gatra

Editor

Lihat Foto

Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung berada di mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengantar pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Kalau hanya disebut data BOR ICU 80 persen, yang 20 persen kosong itu di mana?" kata relawan LaporCovid-19.

Contoh kasus terakhir, tiga pasien positif Covid-19, dua di antaranya ibu dan bayi tiga tahun, kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Mereka dibantu relawan Laporcovid-19 telah menghubungi 60 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak Senin (18/1/2021) malam.

Namun, semua rumah sakit yang dihubungi menyatakan bahwa ruang Intensive Care Unit (ICU) mereka sudah penuh.

Faskes penuh karena warga luar Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, fasilitas kesehatan di DKI Jakarta berada di tingkat kritis karena ikut merawat pasien Covid-19 dari daerah luar Jakarta.

Dia mengatakan, apabila RS Covid-19 di Jakarta hanya memperhitungkan warga Jakarta, maka BOR untuk RS rujukan hanya berada di angka 63 persen saja.

Namun saat ini RS rujukan Covid-19 terisi di tingkat 87 persen karena 24 persen pasien Covid-19 yang dirawat merupakan warga luar Jakarta.

"BOR (angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit) di DKI Jakarta sebanyak 87 persen karena melayani warga lintas provinsi," kata Ariza.

Namun, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menolak pasien dari mana pun untuk dirawat di DKI Jakarta.

Pasalnya merawat orang sakit merupakan tugas kemanusiaan yang harus dijalani dan tidak memandang batas wilayah administrasi.

Minta Pemerintah Pusat turun tangan

Ariza juga menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta agar Pemerintah Pusat ikut turun tangan mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Ariza.

Harapan pemerintah pusat untuk turun tangan membantu masalah fasilitas kesehatan yang hampir kolaps karena ledakan kasus Covid-19.