Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, wajar jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengoordinasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Menurut Zita, wajar jika Anies angkat tangan terkait koordinasi dengan pemerintah daerah di Jabodetabek karena kasus Covid-19 di wilayah tersebut sedang melonjak.

"Ya saya rasa wajar kalau sampai Pak Gubernur (Anies) angkat tangan juga, karena memang (kasusnya) luar biasa," kata Zita saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (20/1/2021).

Zita menjelaskan, pelibatan pemerintah pusat diperlukan jika melihat kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Sebab, fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit di Jakarta, baik rumah sakit milik Pemprov DKI, swasta, mau pun pemerintah pusat, dalam kondisi hampir penuh.

"Benar-benar membeludak, pasien Covid-19 tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar," ujar Zita.

Politikus PAN tersebut setuju dengan keputusan Anies yang meminta pemerintah pusat memimpin penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Saat ini, kata Zita, Pemprov DKI Jakarta harus membuka kerja sama dan kolaborasi agar warga Jakarta bisa segera terbebas dari Covid-19.

"Tidak perlu malu atau sungkan untuk kita minta bantuan pusat untuk turun tangan dan itu yang kami harapkan," kata Zita.

Baca juga: Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Permintaan agar pemerintah pusat mengoordinasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin.

Riza mengatakan, Anies sudah berkoordinasi dan berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Kepemimpinan pemerintah pusat, kata Riza, diharapkan bisa menumbuhkan fasilitas kesehatan di sekitar Jakarta agar faskes di DKI Jakarta tidak penuh seperti saat ini.

Begitu juga terkait waktu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diharapkan bisa diterapkan secara bersamaan. Tujuannya agar PSBB serentak berbuah penurunan kasus Covid-19 di Jabodetabek.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah menanggapi permintaan itu.

Nadia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemenkes akan melakukan intervensi secara komperhensif untuk menangani Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif, bukan hanya sektor kesehatan. Dari sisi penegakan hukum juga," ucap Nadia.

Bentuk intervensi tersebut salah satunya memenuhi harapan Pemprov DKI untuk mendorong rumah sakit di sekitar Jakarta yang memiliki potensi menambah tempat tidur ICU.

Namun, kata Nadia, intervensi tersebut masih dalam tahap pembahasan karena harus dibahas oleh beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan Jabodetabek.

"Masih akan dibahas lebih lanjut ya karena ini akan bersama seluruh pihak, baik satgas penanganan Covid-19 yang melibatkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Nadia.