JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum John Kei, terdakwa kasus pembunuhan, menilai dakwaan terhadap kliennya tidak masuk akal, kabur, dan bersifat labelling. Karena itu, semua dakwaan terhadap John Kei harus dibatalkan dan John yang kini ditahan polisi mesti dibebaskan.
"Kami penasehat hukum (meminta) kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil putusan menyatakan dakwaan penuntut umum sebagai dakwaan yang dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak diterima," kata salah seorang penasihat hukum John Kei saat membacakan eksepsi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (20/1/2021).
Tim kuasa hukum menyatakan, dakwaan terhadap John Kei bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai fakta karena John berada di kediamannya ketika pembunuban atas salah seorang anak buah Nus Kei, yakni Yustus Corwing alias Erwin, terjadi.
Baca juga: Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana
"Pada waktu kejadian, terdakwa (John Kei) tidak berada pada tempat kejadian," tim kuasa hukum John Kei.
Mereka menilai dakwaan jaksa terhadap kliennya mengaburkan peristiwa hukum yang sebenarnya. Menurut mereka, motif penagihan hutang yang dilakukan John dikaburkan dengan motif pembunuhan.
Dakwaan juga dinilai mengandung labelling. John yang merupakan mantan preman dan pernah dipenjara karena kasus pembunuhan dipersepsikan sebagai seseorang yang masih melakukan kejahatan.
"Terdakwa yang merupakan mantan preman yang selalu dipersepsikan sebagai orang yang pasti melakukan kejahatan terlepas dari fakta bahwa terdakwa bukan pelaku kejahatan," kata tim kuasa hukum itu.
Surat dakwaan juga dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat administratif.
"Kami membantah dengan tegas dakwaan. Untuk Majelis Hakim supaya dapat membatalkan dakwaan dan dan membebaskan klien kami," kata Isti Novianti, salah satu kuasa hukum John Kei saat ditemui usai sidang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu pekan lalu mendakwa John Kei dengan pasal pembunuhan berencana, yakni Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara 20 tahun.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan