Denda Progresif Dihapus, Ini Denda Terbesar Pelanggar PSBB di Jakarta

Kompas.com - 21/01/2021, 16:11 WIB
Satpol PP Kecamatan Koja segel Koja Trade Mall (KTM) karena kedapatan pelanggaran protokol kesehatan pada Kamis (7/1/2021). Dok. Kominfotik Jakarta UtaraSatpol PP Kecamatan Koja segel Koja Trade Mall (KTM) karena kedapatan pelanggaran protokol kesehatan pada Kamis (7/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dihapus dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 yang dikeluarkan 7 Januari 2021 lalu. 

Pergub Nomor 79 Tahun 2020 yang mengatur denda progresif pelanggar protokol kesehatan selama PSBB tidak lagi berlaku.

"Jadi denda progresif itu di Pergub 79 kenapa dihapuskan? Karena kami keluarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Adapun denda progresif yang tertuang dalam Pergub 79 yaitu:

1. Pelanggaran pemakaian masker. Pasal 5 Ayat 1 pergub itu menyatakan, setiap orang yang  menggunakan masker yang tidak sesuai sampai menutup hidung dan dagu diancam sanksi kerja sosial selama 60 menit atau denda administrasi Rp 250.000. Sanksi progresif tertuang dalam Ayat 2 pasal yang sama dengan ancaman setiap pelanggar akan dikenakan sanksi dua kali lipat dengan maksimal waktu kerja sosial selama 240 menit dan sanksi denda maksimal mencapai Rp 1 juta.

2. Sanksi perkantoran, transportasi dan rumah makan. Sanksi bagi perkantoran tertuang Pasal 8 Ayat 5-6 dengan ancaman bagi perkantoran atau tempat usaha yang melanggar ketentuan PSBB diancam sanksi ditutup selama 3x24 jam. Apabila pelanggaran berulang sekali akan dikenakan denda Rp 50 juta. Denda akan dikenakan Rp 100 juta jika berulang dua kali, Rp 150 juta jika berulang tiga kali dan untuk pelanggaran berikutnya.

Jumlah denda progresif yang sama diberlakukan untuk bisnis transportasi hingga rumah makan.

Perubahan sanksi

Sanksi progresif yang telah disebutkan sebelumnya kini berubah dan dimuat di dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2021.

1. Pelanggaran pemakaian masker. Pasal 6 Ayat 1 Pergub 3 Tahun 2021 memuat sanksi bagi orang yang tidak menggunakan masker sesuai standar, yaitu akan dikenakan sanksi kerja sosial. Namun tidak disebut berapa durasi hukuman yang harus dijalankan oleh pelanggar. Sementara untuk denda administratif yang ditetapkan masih sama sebesar Rp 250.000 tanpa ada ketentuan sanksi progresif.

2. Pelanggaran di perkantoran. Sanksi bagi perkantoran yang melanggar ketentuan PSBB tertuang dalam Pasal 12 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyebutkan pelanggaran PSBB untuk perkantoran dimulai dari teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; denda administratif; pembekuan sementara izin dan atau pencabutan izin.

Ayat 2 memuat denda administratif yang akan dikenakan jika perkantoran ditemukan mengulang pelanggaran setelah mendapat penghentian sementara. Sanksi denda yang dikenakan sebesar Rp 50 juta tanpa ada ketentuan progresif.

Sanksi denda administrasi yang sama diberlakukan untuk sektor usaha tempat industri, perhotelan, pendidikan, transportasi umum, sampai dengan tempat makan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Megapolitan
Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Megapolitan
Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Megapolitan
Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X