Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Depok Harap Pemerintah Pusat Segera Beri Arahan Refocusing APBD Tangani Covid-19

Kompas.com - 22/01/2021, 11:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap pemerintah pusat segera memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan refocusing anggaran buat penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, arahan soal refocusing diperlukan pemerintah daerah agar bisa bergerak leluasa menyiasati ketersediaan APBD sesuai situasi pandemi.

"Dulu yang mengarahkan refocusing ini adalah Kementerian Keuangan dan itu hanya berlaku untuk satu tahun kemarin," kata Idris kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

"Kalau untuk tahun ini belum ada arahan. Jadi bagian keuangan kami belum berani, karena harus sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ini harus dipercepat juga," jelasnya.

Baca juga: Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Idris mengungkapkan, tahun 2020 lalu, pos biaya tak terduga (BTT) pada APBD Kota Depok cuma Rp 20 miliar karena tidak dirancang untuk menangani pandemi.

Ongkos penanganan pandemi kemudian diperoleh dari hasil refocusing sana-sini.

Tahun ini, BTT pada APBD Kota Depok 2021 diklaim telah dirancang dengan situasi pandemi, jumlahnya Rp 99 miliar.

Idris menyebut, di atas kertas, dana ini cukup untuk membiayai pandemi di sektor kesehatan, terutama rumah-rumah sakit.

"Kita lagi dalam proses pencairan, sudah saya cairkan untuk penambahan ICU RSUD, saya minta minimal 4. Kalau di RS UI, dia sanggup menambah 17 ruang isolasi klinis dan ICU, itu akan kita bantu dari APBD kita," ungkap Idris.

Baca juga: Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Namun, karena situasi pandemi fluktuatif, angka ini dikhawatirkan tak cukup sehingga penanganan pandemi butuh pergeseran anggaran dari pos-pos lain.

"Kalau hanya membuat kerja sama rumah sakit dan memberikan bantuan rumah sakit tertentu dan RSUD untuk membuat ICU dan RSUD, ini (BTT Rp 99 miliar) sekiranya cukup," ujar Idris.

"Tetapi kalau pemeliharaan yang lain misalnya dari sisi bansos, logistik bagi yang isolasi mandiri, itu enggak akan cukup. Harus ada pergeseran. Memang permasalahannya adalah refocusing," lanjutnya.

Hingga data diperbarui kemarin, pandemi Covid-19 di Depok sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia terus memuncak.

Per kemarin, masih ada 4.569 warga yang positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi atau dirawat. Angka ini merupakan yang tertinggi selama hampir 11 bulan pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com