Wali Kota Depok Harap Pemerintah Pusat Segera Beri Arahan Refocusing APBD Tangani Covid-19

Kompas.com - 22/01/2021, 11:14 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris usai menghadiri acara K MUTRANS-2 di Gedung Balairung Dwidjosewojo Hotel Bumi Wiyata Depok, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/ANGGITA NURLITASARIWali Kota Depok Mohammad Idris usai menghadiri acara K MUTRANS-2 di Gedung Balairung Dwidjosewojo Hotel Bumi Wiyata Depok, Senin (16/12/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap pemerintah pusat segera memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan refocusing anggaran buat penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, arahan soal refocusing diperlukan pemerintah daerah agar bisa bergerak leluasa menyiasati ketersediaan APBD sesuai situasi pandemi.

"Dulu yang mengarahkan refocusing ini adalah Kementerian Keuangan dan itu hanya berlaku untuk satu tahun kemarin," kata Idris kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

"Kalau untuk tahun ini belum ada arahan. Jadi bagian keuangan kami belum berani, karena harus sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ini harus dipercepat juga," jelasnya.

Baca juga: Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Idris mengungkapkan, tahun 2020 lalu, pos biaya tak terduga (BTT) pada APBD Kota Depok cuma Rp 20 miliar karena tidak dirancang untuk menangani pandemi.

Ongkos penanganan pandemi kemudian diperoleh dari hasil refocusing sana-sini.

Tahun ini, BTT pada APBD Kota Depok 2021 diklaim telah dirancang dengan situasi pandemi, jumlahnya Rp 99 miliar.

Idris menyebut, di atas kertas, dana ini cukup untuk membiayai pandemi di sektor kesehatan, terutama rumah-rumah sakit.

"Kita lagi dalam proses pencairan, sudah saya cairkan untuk penambahan ICU RSUD, saya minta minimal 4. Kalau di RS UI, dia sanggup menambah 17 ruang isolasi klinis dan ICU, itu akan kita bantu dari APBD kita," ungkap Idris.

Baca juga: Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Namun, karena situasi pandemi fluktuatif, angka ini dikhawatirkan tak cukup sehingga penanganan pandemi butuh pergeseran anggaran dari pos-pos lain.

"Kalau hanya membuat kerja sama rumah sakit dan memberikan bantuan rumah sakit tertentu dan RSUD untuk membuat ICU dan RSUD, ini (BTT Rp 99 miliar) sekiranya cukup," ujar Idris.

"Tetapi kalau pemeliharaan yang lain misalnya dari sisi bansos, logistik bagi yang isolasi mandiri, itu enggak akan cukup. Harus ada pergeseran. Memang permasalahannya adalah refocusing," lanjutnya.

Hingga data diperbarui kemarin, pandemi Covid-19 di Depok sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia terus memuncak.

Per kemarin, masih ada 4.569 warga yang positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi atau dirawat. Angka ini merupakan yang tertinggi selama hampir 11 bulan pandemi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Megapolitan
Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Megapolitan
Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Megapolitan
Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X